"Jika dokumen ini tidak didukung oleh sejumlah negara Arab, tentu saja kami akan memveto," katanya.
Uni Emirat Arab mensponsori resolusi tersebut, yang telah diubah di beberapa bidang utama untuk mengamankan kompromi.
Duta Besar UEA untuk PBB, Lana Zaki Nusseibeh, mengatakan bahwa UEA merespons dengan tindakan terhadap situasi kemanusiaan yang mengerikan.
"Kami tahu ini bukan teks yang sempurna... Kami tidak akan pernah lelah menyerukan gencatan senjata kemanusiaan," katanya.
Baca juga: Sidang Umum PBB Keluarkan Resolusi Tuntut Gencatan Senjata Israel-Hamas
Resolusi tersebut menuntut agar semua rute menuju dan di seluruh Jalur Gaza, termasuk penyeberangan perbatasan dibuka untuk bantuan kemanusiaan.
Resolusi tersebut juga meminta penunjukan koordinator kemanusiaan PBB untuk mengawasi dan memverifikasi bantuan dari negara ketiga ke Gaza.
Sebuah teks sebelumnya mengatakan bahwa mekanisme bantuan untuk mempercepat pengiriman bantuan akan "secara eksklusif" berada di bawah kendali PBB.
Sekarang teks tersebut menyatakan bahwa mekanisme itu akan dikelola melalui konsultasi dengan "semua pihak yang relevan" -yang berarti Israel akan tetap memiliki pengawasan operasional atas pengiriman bantuan.
Resolusi Dewan Keamanan PBB mengikat secara hukum, namun banyak yang tidak diindahkan- termasuk oleh Israel.
Setelah pemungutan suara PBB, Israel mengatakan akan tetap memeriksa semua bantuan Gaza demi alasan keamanan.
"PBB tidak dapat dipercaya untuk memantau bantuan yang masuk," ucap Duta besar Israel untuk PBB, Gilad Erdan.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.