Kerusuhan dan Kekerasan Terjadi di Kaledonia Baru, Apa yang Terjadi?

PARIS, KOMPAS.com - Kekerasan berujung maut meletus di Kaledonia Baru, setelah Pemerintah Perancis menyetujui amandemen konstitusi yang mengizinkan warga yang sudah tinggal di wilayah tersebut, setidaknya selama 10 tahun, untuk memberikan suara dalam pemilihan umum di tingkat provinsi. 

Amandemen tersebut, yang dikhawatirkan oleh beberapa pemimpin lokal dapat melemahkan suara masyarakat Pribumi Kanak, menjadi penyebab konflik terbaru setelah terjadi perselisihan selama puluhan tahun terkait peran Perancis di kawasan tersebut.

Setidaknya enam orang tewas setelah kerusuhan memasuki hari kelima, yang mengakibatkan mobil-mobil dibakar, toko-toko dijarah, dan jalanan ditutup, sehingga memutus akses terhadap obat-obatan dan makanan.

Baca juga: Sejarah Orang Jawa di Kaledonia Baru, Negara yang Sedang Dilanda Kerusuhan

Di mana letak Kaledonia Baru?

Kawasan dengan lebih dari 140 pulau ini merupakan bagian dari Perancis, namun berada di luar Perancis, tepatnya terletak di barat daya Samudra Pasifik.

Letaknya sekitar 1.500 kilometer sebelah timur Australia, dengan tetangga terdekatnya adalah pulau Vanuatu dan Fiji.

Wilayah ini berpenduduk hampir 300.000 orang, 40 persennya adalah suku Pribumi Kanak dan 24 persen berasal dari Eropa.

[Peta New Caledonia]

Mengapa menjadi isu yang penting?

Kaledonia Baru kaya akan mineral dan menjadi pusat perebutan antara China dan negara-negara barat, termasuk Perancis, Australia, dan Amerika Serikat.

Kaledonia Baru adalah produsen nikel terbesar ketiga di dunia. Nikel adalah bahan dasar baja tahan karat, serta baterai untuk kendaraan elektronik.

Wilayah ini merupakan salah satu dari lima wilayah kepulauan di Indo-Pasifik yang dikuasai Perancis, yang juga jadi bagian rencana Presiden Perancis Emmanuel Macron untuk memperdalam pengaruh negara dan pemerintahannya.

Baca juga: Gelar Referendum, Kaledonia Baru Tolak Kemerdekaan dari Perancis

Presiden Macron sebelumnya mengatakan ekspansi Perancis di kawasan Pasifik adalah untuk "menjaga keseimbangan yang diperlukan di kawasan", tanpa menyebutkan keseimbangan atas pengaruh China,

Namun Oliver Nobetau, peneliti kawasan Pasifik di Lowy Institute, mengatakan sikap keras yang diambil polisi Perancis untuk menghadapi kerusuhan malah bisa menjadi bumerang.

"Perancis sedang mencoba untuk muncul kembali sebagai mitra Pasifik, tapi sikap polisi tidak akan membantu citra tersebut," katanya.

Oliver, yang juga mantan penasihat untuk pemerintah Papua Nugini mengatakan proses dekolonisasi di Pasifik sudah diperkirakan terjadi. 

Hal ini juga berisiko karena bisa menguntungkan bagi China yang akan membantu mempersenjatai warisan kolonial negara-negara Barat di Pasifik, seperti yang dijelaskan Greame Smith, pengamat dari Australian National University Pacific.