Ini Ragam Cara Hamas Memperoleh Uang

Beberapa pengamat meyakini sebagian uang bantuan internasional ini berujung di tangan-tangan sayap bersenjata Hamas.

Hamas selalu menyanggah ini dan al Hroub meyakinkan bahwa tidak ada bukti tentang ini:

“Masalah ekonomi utama Hamas bukanlah membiayai partai atau sayap bersenjata mereka, itu hampir merupakan bagian mudahnya. Yang paling sulit adalah mendanai jutaan warga Palestina yang menderita di Gaza, dan Hamas merasakan tekanan itu,” katanya.

Uang Qatar dan bantuan internasional, tegas analis Palestina itu, sudah lama dilihat hampir sebagai pereda rasa nyeri, menangani gejala tapi bukan akar masalahnya.

Organisasi bantuan kemanusiaan utama di Gaza adalah UNRWA, Badan PBB untuk Pengungsi Palestina di Timur Tengah. Bantuan mereka didistribusikan langsung oleh tim-tim mereka, yang sebelumnya telah melewati kontrol, kata seorang juru bicara UNRWA kepada BBC.

Badan ini juga diaudit setiap tahunnya oleh lembaga independen.

“Semua pembayaran ke kontraktor, penyuplai dan staf diproses melalui sebuah entitas perbankan yang merupakan bagian dari regulasi-regulasi Pembiayaan Kontra-Teroris,” juru bicara itu menjelaskan.

Iran

Hamas adalah salah satu anggota aliansi yang dikenal sebagai Poros Perlawanan.

Aliansi tersebut dipimpin Iran dan mencakup, antara lain Suriah serta kelompok Hezbollah di Lebanon. Kesamaan utama mereka adalah sentimen anti-Israel dan anti-Amerika.

Direktur program Timur Tengah dan Afrika Utara lembaga kajian Chatham House, Sanam Vakil, menulis dalam artikel yang diterbitkan lembaga itu baru-baru ini, bahwa untuk membendung pengaruh Israel dan menjamin keselamatan pemerintahan Ayatollah, Teheran memelihara jaringan sekutu di kawasan yang dibantu dengan “pembiayaan, pelatihan, atau persenjataan”.

Jaringan sekutu tersebut mencakup Hamas dan kelompok-kelompok perlawanan Palestina lainnya, yang semakin didukung Iran semenjak 1990-an, menurut Vakil.

Menurut Departemen Luar Negeri AS, dukungan tercermin dalam dana sebesar 100 juta dollar AS yang dikirim setiap tahun ke kas Hamas, Jihad Islam Palestina, dan Front Rakyat untuk Pembebasan Palestina.

Baca juga: Sidang Umum PBB Keluarkan Resolusi Tuntut Gencatan Senjata Israel-Hamas

Walaupun Hamas dan Iran berbeda pendapat saat kelompok Palestina itu menolak mendukung Bashar al Assad dalam perang sipil Suriah, pendanaan Iran tidak pernah putus.

"Mungkin mereka memangkas sejumlah aktivitas politik, tetapi pendanaan-pendanaan terhadap kelompok bersenjata terus berlanjut,” ucap Matthew Levitt, seorang analis dari Washington Institute for Near East Policy.

Menurut al Hroub, tidak jelas seberapa banyak uang yang diperoleh Hamas dari Iran setiap tahunnya, tetapi jelas-jelas mereka menerima pembiayaan.

Pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh, mengakui pada 2022 dalam wawancara dengan Al Jazeer, bahwa Iran merupakan pendonor utama mereka dan telah berkontribusi sebanyak 70 juta dollar AS (Rp 1,08 triliun) untuk pengembangan sistem rudal.

Yang terbaru, dalam wawancara dengan kanal berita Russia Today sehari setelah serangan Hamas terhadap Israel, Ali Baraka, kepala bidang hubungan internasional Hamas, mengatakan bahwa Iran “yang pertama dan paling utama” dari pendonor-pendonor mereka.

Iran, tambahnya, menyediakan uang dan juga persenjataan.

BBC tidak mendapatkan tanggapan dari Kementerian Luar Negeri Iran mengenai dugaan aliran dana Teheran terhadap Hamas.

Pajak

Sebagai otoritas yang memerintah Gaza, Hamas mengumpulkan uang pajak dari barang-barang impor -termasuk barang-barang yang diselundupkan melalui berbagai terowongan dengan Mesir- serta aktivitas komersial lainnya di Jalur Gaza. Kendati demikian, tidak jelas seberapa banyak uang ini terkumpul setiap bulannya.

Jumlahnya bervariasi dari 15 juta dollar AS (Rp 232 miliar), kata Kementerian Keuangan Gaza kepada koresponden BBC di Gaza, Rushdi Abualouf, pada 2016, hingga 300 juta dollar AS (Rp 4,6 triliun) hingga 450 juta dollar AS (Rp 7 triliun) seperti dikatakan analis-analis seperti Matthew Levitt.

Yang jelas tingkat pajak di Gaza cukup tinggi sekalipun tingkat pengangguran mencapai 45 persen dan fakta bahwa 80 persen dari populasinya membutuhkan bantuan kemanusiaan sebelum perang, menurut PBB.

“Gaza dan Tepi Barat diperintah oleh birokrasi yang sama, kendati tingkat pendapatannya sangat berbeda,” kata al Hroub.

Hal ini ditambah pajak-pajak lainnya yang Hamas tambahkan selama beberapa tahun belakangan “sebagai kompensasi atas blokade”, seperti pajak rokok, pajak impor jins, kendaraan atau produk-produk makanan tertentu yang dianggap mewah atau bukan bahan dasar, menurut profesor Universitas Northwestern itu.

Baca juga: AS Veto Rancangan Resolusi DK PBB untuk Gencatan Senjata Israel-Hamas

Bagi Levitt, ketika suatu pihak mengambil pajak untuk semuanya, dan terus menerus, pada akhirnya ini adalah pemerasan, sebuah praktik mafia.

Meningkatnya pajak dan bea telah menimbulkan keresahan masyarakat dan sejumlah aksi protes di antara para pengimpor, yang kemudian ditekan Hamas.