Mahkamah Agung India Menolak Melegalkan Pernikahan Sesama Jenis

NEW DELHI, KOMPAS.com - Pengadilan tertinggi  tidak dapat melegalkan pernikahan sesama jenise.

Ketua Mahkamah Agung India mengatakan bahwa membuat undang-undang semacam itu adalah domain parlemen.

Lima hakim yang diketuai oleh Ketua Mahkamah Agung India, DY Chandrachud, mendengarkan argumen dalam kasus ini antara bulan April dan Mei tahun ini dan menjatuhkan vonis pada Selasa (17/10/2023).

Dilansir dari Reuters, Chandrachud mengatakan bahwa ada tingkat kesepakatan dan ketidaksepakatan tentang seberapa jauh Inda harus melangkah dalam pernikahan sesama jenis ketika ia mulai membacakan putusannya

Baca juga: Malaysia Ambil Sikap Tegas Pasca-aksi Ciuman Pro-LGBT The 1975

Dilansir dari DW, meskipun masyarakat India sebagian besar masih didominasi oleh nilai-nilai tradisional, hak-hak LGBTQ perlahan-lahan mulai diterima di India.

Lima hakim Mahkamah Agung, yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung India, DY Chandrachud, mendengarkan argumen-argumen mengenai kasus ini selama beberapa hari pada bulan April dan Mei.

Jika pengadilan melegalkan pernikahan sesama jenis, hal ini dapat menyebabkan perubahan sosial-budaya yang signifikan, dan adaptasi terhadap hukum keluarga.

Namun, pemerintah India menentang langkah tersebut, dengan alasan bahwa parlemen seharusnya memperdebatkan masalah ini terlebih dahulu.

Pemerintah percaya bahwa permohonan tersebut mewakili pandangan elitis perkotaan.

Pemerintah juga sebelumnya mengatakan bahwa pernikahan semacam itu tidak sebanding dengan konsep unit keluarga India yang terdiri dari seorang suami, istri dan anak-anak.

Baca juga: UU Anti-LGBT Baru Uganda, Homoseksual Bisa Dihukum Mati

Orang-orang dari komunitas LGBTQ.India mengatakan bahwa mereka terus menghadapi diskriminasi dalam kehidupan sehari-hari mereka meskipun ada keputusan tahun 2018.

Mereka berpendapat bahwa dukungan hukum untuk pernikahan gay akan melindungi hak-hak konstitusional bagi komunitas ini.

Undang-Undang Perkawinan Khusus (Special Marriage Act/SMA) adalah undang-undang yang awalnya disahkan untuk melegalkan pernikahan beda agama.

Baca juga: Malaysia Sita Ratusan Jam Tangan Pelangi Swatch karena Dianggap Dukung LGBT

Sekarang, pasangan LGBTQ berpendapat bahwa pernikahan mereka harus diakui di bawah SMA.