PBB Sebut Rakyat Korut Makin Tertindas dan Kelaparan

PBB, KOMPAS.com - Korea Utara disebut telah meningkatkan penindasannya terhadap hak asasi rakyatnya.

Saat ini, orang-orang Korut menjadi lebih putus asa dan dilaporkan kelaparan di beberapa bagian negara itu karena situasi ekonomi memburuk.

Ini disampaikan kepala hak asasi manusia PBB, Kamis (17/8/2023).

Baca juga: KCNA: Tentara AS Kabur ke Korut karena Masalah Rasisme

Kepala HAM PB Volker Turk mengatakan pada pertemuan terbuka pertama Dewan Keamanan PBB sejak 2017 tentang hak asasi manusia Korea Utara bahwa di masa lalu rakyat Korut telah mengalami masa kesulitan ekonomi dan represi yang parah.

"Saat ini mereka tampaknya menderita keduanya," ujarnya, dilansir dari Associated Press.

“Menurut informasi kami, orang menjadi semakin putus asa karena pasar informal dan mekanisme penanggulangan lainnya dibongkar, sementara ketakutan mereka terhadap pengawasan, penangkapan, interogasi, dan penahanan negara meningkat,” tambahnya.

Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un menutup perbatasan negara Asia timur lautnya untuk membendung Covid-19.

Tetapi karena pandemi telah berkurang, Turk mengatakan pembatasan pemerintah semakin meluas, dengan penjaga yang berwenang untuk menembak siapa pun yang tidak berwenang yang mendekati perbatasan dan dengan hampir semua orang asing, termasuk staf PBB, masih dilarang masuk ke negara itu.

Sebagai contoh meningkatnya penindasan hak asasi manusia, katanya, siapa pun yang ditemukan melihat ideologi dan budaya reaksioner, yang berarti informasi dari luar negeri, terutama dari Korea Selatan, sekarang dapat menghadapi lima hingga 15 tahun penjara.

Dan mereka yang mendistribusikan materi semacam itu menghadapi hukuman penjara seumur hidup atau bahkan hukuman mati, katanya.

Baca juga: Kapal AS Tiba di Korsel, Korut Respons dengan Tembakan Rudal

Di bidang ekonomi, kata Turk, pemerintah sebagian besar telah menutup pasar dan sarana swasta lainnya untuk menghasilkan pendapatan. Aktivitas semacam itu juga semakin dikriminalisasi.

“Hal ini sangat membatasi kemampuan orang untuk menghidupi diri mereka sendiri dan keluarga mereka,” katanya.

“Mengingat keterbatasan lembaga ekonomi yang dikelola negara, banyak orang tampaknya menghadapi kelaparan yang ekstrem serta kekurangan obat yang akut," tambahnya.

Baca juga: Apa Motif Tentara AS yang Nekat Seberangi Korut?

Turk mengatakan banyak pelanggaran hak asasi manusia berasal langsung dari militerisasi negara.