Tren Persaingan Geoteknologi di Indo-Pasifik dan Pilihan Indonesia

ZONA Indo-Pasifik yang terbentang dari Madagaskar-Indonesia-Jepang-Oceania, kini menjadi pusat gravitasi ekonomi dan strategi tata-dunia abad 21. Awal abad 21, sekitar 2/3 perdagangan dunia melintasi perairan di zona ini.

Negara-negara di zona itu memutar lebih dari 1/3 anggaran-biaya pertahanan di dunia. Sekitar 65 persen penduduk dunia hidup di zona Indo-Pasifik, dan 60 persen PDB dunia ada di zona ini (Petangon, 2019).

Jantung zona Indo-Pasifik terletak di wilayah negara-kepulauan Indonesia, laut dan selat penghubung Lautan Hindia dan Pasifik, dan benua Asia dan Australia.

Baca juga: Jokowi: ASEAN dan India Harus Jadi Guardian bagi Stabilitas Indo-Pasifik

Selama ratusan tahun, khususnya era penjajahan dan kolonialisme abad 15-20, komoditas hasil bumi dari pusat Indo-Pasifik menjadi a global currency -nilai tukar dunia, khususnya lada, pala, dan cengkeh asal Maluku dan cendana asal Timor-Flores. Misalnya, karena bisnis rempah Maluku melalui maritim abad 16-18, pedagang-pedagang Eropa meningkatkan perdagangan ke Asia.

Abad 16-18, cengkeh (cloves), pala (nutmeg) dan lada Maluku dilabel sebagai the holy trinity of spices yang memicu kelahiran tata-ekonomi dunia. Ketiga komoditas ini sangat langka dan mahal bahkan melampaui harga emas sehingga menjadi nilai-tukar di Eropa. Zona Maluku disebut the Islands of Imagination (Zuber, 2005:2) dan Jazirat-al-mulk atau “negeri para raja” (Swadling 1996:23).

Tiongkok mengimpor perak, ubi, jagung, kacang, dan makanan asal Eropa. Komoditas Tiongkok adalah gandum, jewawut, dan padi (Ebrey et al., 2008: 211). Portugal memperkenalkan ubi-ubian untuk masyarakat berpendapatan rendah Tiongkok tahun 1560 (Crosby, 2003:200).

Karena supply-chains rempah melalui maritim, pusat ekonomi dunia bergeser dari Mediteranian ke Eropa Barat. Saat itu, Kota Antwerp di Belgia menjadi “pusat nadi ekonomi dunia” (Braudel, 1992: 143).

Kita juga lihat jejak supply-chains –mata-rantai arus barang, uang, jasa, informasi, dan manusia—Eropa-Asia Timur sejak abad 16 melalui maritim-bisnis rempah. Jepang belajar senapan, lapis baja, kapal, agama, seni dekoratif, dan bahasa dari orang Eropa.

Portugal jual sutera Tiongkok ke Jepang dan jual perak asal Jepang di Tiongkok (Spence, 1999:19-20). Tahun 1573, Spanyol membangun Manila di Filipina guna berdagang komoditas ke Tiongkok dan bersaing dengan Portugal (Brook, 1998: 2005).

Kini jejak jalur rempah dan dagang komoditas Asia-Afrika-Eropa itu berkembang lagi. History repeats itself! Bukan hanya jalur maritim, darat, dan angkasa, tetapi melalui jalur baru dari hasil Revolusi Iptek generasi ke-4, khususnya artificial intelligence (AI), 5G, dan internet of things (IoT) sepanjang zona Indo-Pasifik.

Baca juga: Era Indo-Pasifik dan Posisi Strategis Blok Masela-Papua

Era digitalisasi ekonomi dan keamanan Indo-Pasifik tentu memicu risiko. “The security and sovereignty of the Indo-Pacific states are threatened with the geotechnological competition,” papar peneliti Indo-Pasifik, Christophe Jaffrelot dan Paul Louédin (2022:11) asal Paris School of International Affairs.

Kedaulatan dan keamanan negara-negara Indo-Pasifik “terancam” oleh persaingan geoteknologi AI, IoT, dan jaringan 5G asal Tiongkok dan Amerika Serikat (AS). Maka Indonesia perlu membuat pilihan strategis.

- Wilayah biogeografi Indo-Pasifik. Indonesia, termasuk sejumlah negara ASEAN (lingkaran hijau), adalah titik temu dari zona perairan Pasifik dan perairan India.

Tiongkok Vs AS

Akhir tahun 2012, usai terpilih sebagai Sekretaris Jenderal Partai Komunis Tiongkok (PKT), Xi Jinping merilis visi strategis The Chinese Dream (Zhongguo Meng) yakni ‘the great great rejuvenation of the Chinese nation’. Fasenya ialah kemakmuran Tiongkok tahun 2021, dan Tiongkok menjadi negara adidaya tahun 2049 saat 100 tahun PKT (Kuhn, 2013; Tobin, 2018; Tiezzi, 2018).

Impian Tiongkok itu diwujudkan melalui strategi One Belt, One Road (OBOR) atau Yi dai yi lu’—sabuk laut atau maritim dan darat dari Tiongkok (pusat) ke seluruh zona planet Bumi (periferi) berupa tata ekonomi-politik baru di Asia Tengah dan Asia Pasifik melalui revitalisasi jaringan rute dagang, diplomasi dan tukar-menukar budaya dari era Jalur Sutera (Silk Route) abad 14.

Baca juga: Jalur Sutera: Sejarah dan Posisi Indonesia

Sejak 2014, dengan dukungan dana awal sekitar 40 miliar dollar AS (Silk Road Fund), Tiongkok mulai merajut lima rute OBOR yakni Tiongkok-Eropa melalui Asia Tengah dan Rusia; Tiongkok–Mediteranian melalui Timur Tengah dan Asia; Tiongkok ke Asia Selatan dan Asia Tenggara (ASEAN) melalui pelabuhan Tiongkok dan maritim; Tiongkok Eropa melalui Laut Cina Selatan dan Lautan India; dan Tiongkok ke zona Pasifik Selatan melalui Laut China Selatan.

Apa risiko atau dampak operasi visi strategis Zhongguo Meng Tiongkok? Uni Eropa kini melihat Tiongkok adalah a sistemic rival (Small, 2019). Tiongkok seakan mengisi peluang gagal demokrasi dan kapitalisme global berbasis individualisme di Eropa Barat dan Amerika Serikat (AS).

Baca juga: Efek Samping Ambisi China di Indo-Pasifik

Samil Saran dan Akhil Deo (2022) melihat OBOR menyasar negara-negara kecil yang melayani strategi dan kebutuhan ekonomi Tiongkok (Xinhua, 2017; PRC, 2013); pengaruh Tiongkok terhadap lembaga dan aturan-main bilateral, regional, dan global (Ying, 2017); teknologi Tiongkok unggul di sektor AI, 5G, dan IoT di sepanjang Indo-Pasifik (Yong, 2019); perluasan kepentingan maritim dan militer Tiongkok (Jiayao, 2018).

Client-state architecture melaui debt-trap diplomacy dari strategi OBOR Tiongkok khususnya di zona Asia, kini dilihat sebagai raison d’etre kelahiran dan kebangkitan Indo-Pasifik. AS dan Tiongkok mengisolasi supplay-chains teknologi yang memengaruhi pilihan-pilihan komersil dan keamanan tiap negara di Indo-Pasifik. Misalnya, negara-negara Indo-Pasifik rapuh dalam regulasi dan kreasi nilai-nilai lokal dari ekonomi digital.

Di sisi lain, sejak 2010, Quadrilateral Security Dialogue (QUAD) - Australia, Jepang, India, dan AS - merintis dialog keamanan empat negara di Indo-Pasifik. QUAD juga melahirkan ‘rantai simbiosis’ dan perubahan ‘peta mental’ baru geopolitik di Indo-Pasifik.

Pada Oktober 2020, para menteri luar negeri ke-4 negara itu membahas keamanan konektivitas digital. Maka ahli geostrategi Indo-Pasifik, Daisuke Akimoto (2021), melihat tren persaingan ketat strategi OBOR vs strategi QUAD di laut, darat, dan digital Indo-Pasifik. Ini berisiko terhadap kedaulatan dan keamanan negara-negara Indo-Pasifik.

Secara geopolitik, negara-negara yang terdampak dari persaingan OBOR Tiongkok vs QUAD ialah negara-negara Afrika dan Asia daratan yang berbatasan dengan samudra Hindia, seperti India dan Afrika Selatan, negara-negara di Samudra Hindia - misalnya Kepulauan Kerguelen dan Seychelles, Indonesia, negara-negara ASEAN, Jepang, dan negara-negara di Asia Timur di Pasifik, Australia, dan Kepulauan Pasifik, dan negara-negara Pasifik, termasuk AS, Kanada atau Meksiko.

Data Internet Society (Februari, 2016) menyebut Indo-Pasifik adalah zona pengguna internet terbesar atau lebih dari separuh pengguna internet dunia dan sangat pesat yang masih usia muda dan seluler. Booming e-commerce dan aplikasi fin-tech terjadi di Thailand, Filipina, Malaysia, dan India.  Pengguna internet itu tersambung melalui sirkuit atau ‘system-on-a-chip’, sensor (gambar, bunyi, cahaya, sentuh, gerak), layar (LCD), bateri, dan kamera.

Australia, Jepang, dan Selandia Baru melarang teknologi Huawei dari seluruh mata-rantai kebijakan teknologi (Sacks, 2021). Sedangkan Solomon Islands, Papua New Guinea, dan Taiwan, karena tekanan dari Australia dan AS, telah membatalkan tiap rencana untuk membangun jaringan 5G Huawei (Sacks, 2021).

Maka negara-negara itu memilih alternatif misalnya teknologi Nokia, Ericsson, atau Samsung. Huawei membangun jaringan teknologi di Bangladesh, Sri Lanka, Thailand, Samoa, Fiji, dan Indonesia. Jadi, negara-negara terbelah oleh teknologi digital akibat persaingan geoteknologi AS vs Tiongkok.

Dua isu pokok dari persaingan geoteknologi Indo-Pasifik ialah ketergantungan pada infrastruktur teknologi ke Tiongkok dan AS. Misanya, UU Data Security Act Tiongkok (2021) menyebut bahwa Pemerintah Tiongkok dapat menghimpun, menyimpan, dan memproses semua data dari perusahan-perusahan Tiongkok, misalnya Huawei, di Tiongkok dan negara lain (Hoffman, 2021).

Akibatnya, Huawei dengan formula fusi sipil-militer, memberi ruang bagi Pemerintah Tiongkok dapat mengontrol data negara lain. Hal ini, menurut Mochinaga (2021), memicu kekhawatiran pada sejumlah negara, misalnya Vietnam. Meskipun United Nations Industrial Development Organization (UNIDO), Juni 2023 di Fenyeslitke, siap bekerjasama dengan Huawei, khususnya teknologi AI industri atau manufaktur (Huaxia/Xinhua, 2023).

Pilihan Indonesia

Hingga Juni 2022, Tiongkok telah membangun 1,85 juta stasiun basis 5G dengan perkiraan 450 juta pengguna di seluruh dunia. Misalnya, September 2022, Huawei merilis rencana ‘Go Cloud, Go Global’ khusus 5G, Cloud, dan AI di Thailand yang memasang target 30 persen PDB melalui ekonomi digital tahun 2027. 

Huawei membidik peluang digitalisasi UKM/UMKM Indonesia melalui GTT G20 tahun 2022 di Bali. Huawei telah membangun pusat data digital di Thailand, Singapura, dan Malaysia, serta rilis pusat data di Indonesia akhir 2022. Kira-kira lima tahun ke depan, Huawei siap melatih 500.000 profesional ICT di Asia Pasifik.

Di Beijing (Tiongkok) awal November 2022, State Council Information Office Tiongkok merilis white paper tentang ekonomi digital. Sasarannya ialah dongkrak daya-saing Tiongkok melalui ekonomi digital yang kini memutar nilai ekonomi 45,5 triliun yuan atau 39,8 persen PDB Tiongkok.

Hingga Juni 2022, pengguna internet di Tiongkok mencapai 1,05 miliar melalui jaringan 5G dan 1,85 juta tower 5G. 

AS merespons strategi OBOR Tiongkok antara lain dengan rilis strategi mikro-elektronik sejak Oktober 2022. Hal ini terbaca dari National Security Strategy yang dirilis Pemerintah AS dari Gedung Putih, Wshington (AS).

Isinya, mikro-elektronik adalah teknologi dasar abad 21. AS merilis program teknologi ‘Coalitions of Caution’ (Ford, 2018) guna memantau dan mengendalikan teknologi Tiongkok.

AS juga membatasi operasi perusahan 5G dan AI Tiongkok, misalnya Huawei, ZTE, SenseTime, dan Cloudwalk. AS menyusun proposal ASEAN-Australia Digital Trade Standards Cooperation Agreement, US-Japan Digital Trade Agreement dan Asia Quality Infrastructure Center tentang standardisasi konstruksi infrastruktur digital. 

Ini pula gejala ‘perang dingin digital’ di Indo-Pasifik awal abad 21, khususnya pasca Sri Lanka, Indonesia, dan Pacific Islands mencapai kesepakatan konstruksi jaringan 5G (Oh, 2021).

Secara geostrategi, persaingan ketat geoteknologi kubu Tiongkok vs kubu AS, sangat ditentukan oleh zona Indonesia. Hal ini juga diakui oleh Pemerintah Tiongkok. Misalnya, dalam rangka mewujudkan strategi OBOR, 3 Oktober tahun 2013, Presiden Xi Jinping sejak dini mengajukan prakarsa “21st Century Maritime Silk Road” kepada DPR RI dan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Maka kini tiba saatnya, pemerintah dan rakyat Indonesia mendesain strategi bidang iptek strategis dan iptek konservasi. Target dan manfaatnya ialah mengakhiri ketergantungan pada teknologi asing yang berdampak terhadap keamanan dan kedaulatan negara.

Kita perlu antisipasi dan kendali siasat fusi sipil-militer geoteknologi sejumlah negara saat ini. Kita juga belajar dari sejarah bahwa penjajahan dan kolonialisme selalu bermula dari siasat dagang dan kontrol sumber-sumber daya alam suatu wilayah. Ekspansi digital ekonomi akhir-akhir ini bukan tanpa risiko lahirnya penjajahan bentuk baru.

Kita juga perlu belajar dari upaya pemerintah Jepang. Misalnya, Jepang merilis strategi Science, Technology, and Innovation Foundation Plan (Government of Japan, 2021). Begitu pula Australia merancang strategi Australia its Artificial Intelligence Standards Roadmap. Tujuannya ialah kemandirian dan kedaulatan teknologi melalui penguatan dan peningkatan kapabilitas Iptek nasional.

Upaya kedua negara itu mendorong investasi dan kemitraan sektor iptek. Meskipun programnya masih bergantung pada peralatan telekomunikasi asal perusahan AS dan Uni Eropa.

Pilihan lain ialah kemitraan teknologi dengan pihak ke-3 atau selain AS dan Tiongkok, misalnya kemitraan dengan teknologi Prancis, Inggris atau Jerman, khususnya asistansi dan investasi infrastruktur teknologi. Ini antara lain resep keluar dari jebakan akibat persaingan geoteknologi AS vs Tiongkok di Indo-Pasifik.

Kita baca tren kini AI tidak hanya berdampak terhadap ekonomi global, tetapi juga pertahanan-keamanan negara dan transformasi perang abad 21 (Bloomberg, 2017). Pusat syaraf ‘kota-kota cerdas’ berbagai negara, bakal berbasis AI.

Maka AS, Tiongkok, Rusia, dan Prancis yakin bahwa negara penguasa generasi baru jaringan 5G telekomunikasi bakal meraih keunggulan militer, intelijen, dan ekonomi abad 21 (AFP, 2019).

Pilihan kita ke depan antara lain ialah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menjadi pusat riset sains dan teknologi strategis (stategic sciences) untuk rakyat, bangsa, dan negara serta dunia, dan mengembangkan ‘sciences of sustainability’ guna merawat negara sebagai sesuatu yang bernyawa dan beradab berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Fokus riset dan pengembangan ilmu-ilmu konservasi antara lain tanah, air, dan hutan (pohon) atau gas. Sebab negara-bangsa ialah sistem hayat berintikan rakyat dan tanah-air.