Pengacara TikTok Yakin China Tak Akan Rebut Data Pengguna

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pengacara utama TikTok dan perusahaan induknya di China, ByteDance, menyebut platform media sosial tersebut berkomitmen melindungi data pengguna AS dari China.

“Pendekatan dasar yang kami ikuti adalah membuat secara fisik tidak mungkin bagi pemerintah mana pun, termasuk pemerintah China, untuk mendapatkan akses ke data pengguna AS,” kata penasihat umum Erich Andersen selama wawancara dengan Associated Press.

Andersen juga mengatakan ByteDance akan terus mengembangkan aplikasi barunya yang bernama Lemon8.

Baca juga: Rusia Disebut Gunakan TikTok untuk Dorong Narasi Pro-Moskwa tentang Ukraina

"Kami jelas akan melakukan yang terbaik dengan aplikasi Lemon8 untuk mematuhi undang-undang AS dan memastikan kamimelakukan hal yang benar di sini," kata Andersen, mengacu pada aplikasi sosial baru yang dikembangkan oleh ByteDance yang menyerupai Instagram dan Pinterest.

"Tapi saya pikir kita masih jauh untuk menggunakan aplikasi itu. Ini masih di fase startup," tambahnya.

Aplikasi ByteDance yang paling terkenal, TikTok, berada di bawah pengawasan ketat atas kekhawatiran dapat menyerahkan data pengguna kepada pemerintah China atau mendorong propaganda pro-Beijing dan informasi yang salah atas namanya.

Lemon8 diperkenalkan di toko aplikasi di Jepang pada April 2020 dan telah diluncurkan di lebih banyak negara sejak saat itu.

Aplikasi tersedia untuk diunduh di AS dan dapat menghadapi pengawasan serupa dengan TikTok.

Pemimpin di FBI, CIA, dan pejabat di lembaga pemerintah lainnya telah memperingatkan bahwa ByteDance dapat dipaksa untuk memberikan data pengguna.

Data seperti riwayat penelusuran, alamat IP, dan pengenal biometrik bisa saja diserahkan ke Beijing.

Baca juga: Pemerintah China Buka Suara Saat Sejumlah Negara Larang TikTok

Undang-undang tahun 2017 memaksa perusahaan untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk hal-hal yang melibatkan keamanan nasional China.

Undang-undang China lainnya, yang diterapkan pada tahun 2014, memiliki mandat serupa.

Untuk meredakan kekhawatiran dari pejabat AS, TikTok telah menekankan proposal senilai 1,5 miliar dollar AS, yang disebut Project Texas, untuk menyimpan semua data pengguna AS di server yang dimiliki dan dikelola oleh raksasa perangkat lunak Oracle.

Baca juga: Militer China dan Rusia Akan Jalin Kerja Sama, Sinyal Makin Mesra

Berdasarkan rencana tersebut, akses ke data AS akan dikelola oleh karyawan AS melalui entitas terpisah yang disebut TikTok US Data Security, yang dijalankan secara independen dari ByteDance dan dipantau oleh pengamat luar.

Beberapa anggota parlemen mengatakan itu tidak cukup.

Namun terlepas dari skeptisisme tentang proyek tersebut, TikTok mengatakan tetap akan bergerak maju.

Baca juga: Berpaling dari Taiwan, Presiden Honduras Segera Melawat ke China

"Kami berinvestasi dalam sistem di mana orang tidak harus mempercayai pemerintah China dan mereka tidak harus mempercayai kami," kata Andersen.