Alasan Junta Militer Myanmar Bubarkan Partai Aung San Suu Kyi

Penulis: VOA Indonesia

NAYPYIDAW, KOMPAS.com - Partai politik yang dipimpin oleh pemimpin Myanmar yang digulingkan, Aung San Suu Kyi, dibubarkan oleh komisi pemilihan umum yang ditunjuk oleh pemerintah militer Myanmar pada Selasa (28/3/2023) tengah malam.

Stasiun TV Pemerintah Myanmar, MRTV, melaporkan Partai Liga Nasional untuk Demokrasi dibubarkan karena menolak mendaftarkan diri dalam pemilu yang akan diselenggarakan.

Menurut MRTV, Partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Suu Kyi adalah satu dari 40 partai yang tidak mendaftarkan diri hingga tenggat waktu pada hari Selasa.

Baca juga: Junta Myanmar Bubarkan Partai NLD Aung San Suu Kyi

Sementara itu, Kritikus mengatakan, pemilihan umum itu tidak akan bebas ataupun adil selama Myanmar diperintah oleh militer yang telah membungkam media independen dan menangkap sebagian besar pemimpin Partai Liga Nasional untuk Demokrasi pimpinan Aung San Suu Kyi.

“Kami sama sekali tidak terima bahwa pemilu akan diselenggarakan ketika banyak pemimpin politik dan aktivis politik telah ditangkap dan orang-orang disiksa oleh militer,” kata Bo Bo Oo, mantan anggota parlemen dari partai itu.

Aung San Suu Kyi sendiri tengah menjalani hukuman penjara selama total 33 tahun setelah divonis bersalah dalam serangkaian dakwaan bermotif politik yang dilakukan pihak militer.

Para pendukungnya mengatakan bahwa tuduhan-tuduhan tersebut dibuat untuk mencegahnya terjun secara aktif ke dunia politik.

Partai itu menang besar dalam pemilihan umum Myanmar pada November 2020, namun kurang dari tiga bulan kemudian, angkatan bersenjata menghalangi Aung San Suu Kyi dan para anggota parlemen terpilih untuk mulai menjabat. Anggota kabinet dan pejabat partainya pun ditahan.

Angkatan bersenjata mengaku melakukan hal itu karena adanya kecurangan pemilu besar-besaran, meskipun pemantau pemilu independen tidak menemukan kejanggalan berskala besar.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Divonis Penjara Lagi, Total Jadi 33 Tahun Harus Dibui

Beberapa kritikus Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang memimpin kudeta dan kini menjadi pemimpin Myanmar, meyakini sang jenderal melakukannya karena hasil pemilu menggagalkan ambisi politiknya.

Belum ada tanggal pasti pelaksanaan pemilu terbaru.

Pemerintahan militer awalnya merencanakan pemilu pada akhir Juli mendatang.

Akan tetapi, pada Februari, pihak militer secara tak diduga mengumumkan perpanjangan status darurat selama enam bulan ke depan, sehingga menunda kembali tanggal pelaksanaan pemilu.

Militer mengatakan, keamanan pelaksanaan pemilu tidak terjamin.