Mantan Presiden Rusia Ancam Luncurkan Rudal Hipersonik ke ICC karena Perintahkan Tangkap Putin

MOSKWA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia Dmitry Medvedev pada Senin (20/3/2023) mengancam Mahkamah Pidana Internasional (ICC) dengan penembakan rudal hipersonik Rusia setelah lembaga tersebut mengeluarkan surat perintah penangkapan Presiden Vladimir Putin.

“Sangat mungkin untuk membayangkan penggunaan rudal Onyx hipersonik yang ditargetkan dari kapal Rusia di Laut Utara menuju gedung pengadilan Den Haag,” kata Medvedev dalam sebuah pernyataan di Telegram.

Mantan presiden Rusia itu menilai hukum publik internasional cacat karena tidak efektif menjalankan perannya, sebagaimana dilansir Antara.

Baca juga: Soal Perintah Penangkapan Putin, Kremlin: Jelas Tanda Permusuhan

Menurutnya, banyak negara yang menolak menerapkan tindakan bias Majelis Umum PBB, keputusan Dewan Keamanan PBB, atau meninggalkan berbagai lembaga PBB.

"Sebuah kekuatan berdaulat tidak dapat menjalankan yurisdiksi atas kekuatan berdaulat lainnya," kata Medvedev, yang merupakan sekutu Putin.

Medvedev memperkirakan keputusan ICC mengeluarkan surat perintah penangkapan Putin akan berdampak mengerikan bagi hukum internasional.

“Ini adalah runtuhnya fondasi dan asas-asas hukum, termasuk segala tuntutan pertanggungjawaban yang tak dapat terelakkan," ujar dia.

Baca juga: China Angkat Suara soal Perintah Penangkapan Putin dari ICC

"Sekarang, tidak ada yang akan pergi ke badan internasional mana pun, semua orang akan bernegosiasi di antara mereka sendiri. Semua keputusan bodoh PBB dan struktur lainnya akan berantakan... Kepercayaan hilang," sambungnya.

ICC pada Jumat (17/3/2023) mengeluarkan surat perintah penangkapan terhadap Presiden Rusia atas dugaan kejahatan perang di Ukraina.

Sementara itu Perdana Menteri Ukraina Denys Shmyhal mengapresiasi penerbitan surat perintah penangkapan untuk Putin sebagai langkah penting menuju keadilan.

Rusia menolak keputusan ICC dengan mengatakan bahwa Moskwa tidak mengakui yurisdiksi lembaga tersebut dan menganggap keputusannya batal demi hukum.

Baca juga: Menteri 40 Negara Segera Bertemu Setelah ICC Perintahkan Penangkapan Putin