Giliran Inggris dan Selandia Baru Larang TikTok pada Gadget Pemerintah

WELLINGTON, KOMPAS.com - Selandia Baru mengatakan pada Jumat (17/3/2023), akan melarang penggunaan TikTok pada perangkat dengan akses ke jaringan parlemen karena masalah keamanan siber.

Hal ini membuat Selandia Baru menjadi negara terbaru yang membatasi penggunaan aplikasi berbagi video tersebut pada perangkat terkait pemerintah.

Kekhawatiran telah meningkat secara global tentang potensi Pemerintah China untuk mengakses lokasi pengguna dan data kontak melalui ByteDance, perusahaan induk TikTok di Beijing.

Baca juga: AS Ancam Blokir TikTok Jika Pemilik Tidak Jual Sahamnya

Kekhawatiran tersebut nyata diwujudkan ketika pada pekan ini pemerintahan Joe Biden menuntut agar pemilik TikTok di China melepaskan saham mereka atau aplikasi tersebut dapat menghadapi larangan di AS.

Di Selandia Baru sendiri, TikTok akan dilarang di semua perangkat yang memiliki akses ke jaringan parlemen pada akhir Maret.

Kepala Eksekutif Layanan Parlemen Selandia Baru, Rafael Gonzalez-Montero, mengatakan  keputusan itu diambil setelah saran dari pakar keamanan siber serta diskusi dalam pemerintahan dan dengan negara lain.

"Berdasarkan informasi ini, Layanan Parelemen telah menentukan bahwa risikonya tidak dapat diterima di lingkungan Parlemen Selandia Baru saat ini," kata dia dalam pesan email kepada Reuters.

Baca juga: Belgia Jadi Negara Terbaru yang Larang TikTok di Ponsel Pemerintahan

Meski demikian, Rafel mengungkap, pengaturan khusus dapat dilakukan bagi mereka yang membutuhkan aplikasi TikTok untuk keperluan pekerjaan mereka.

ByteDance tidak segera menanggapi permintaan komentar dari Reuters terkait rencana Selandia Baru melarang TikTok.

Berbicara pada jumpa pers, Perdana Menteri Selandia Baru Chris Hipkins mengatakan negaranya beroperasi secara berbeda dari negara lain.

"Departemen dan lembaga mengikuti saran dari Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah dalam hal TI dan kebijakan keamanan dunia maya... Kami tidak memiliki pendekatan yang mencakup pendekatan sektor publik," kata Hipkins.

Baik pasukan pertahanan Selandia Baru dan Kementerian Luar Negeri dan Perdagangan mengatakan pada Jumat, bahwa mereka telah menerapkan larangan TikTok pada perangkat kerja.

Seorang juru bicara Angkatan Pertahanan Selandia Baru menyampaikan, langkah tersebut diambil sebagai bentuk upaya pencegahan untuk melindungi keselamatan dan keamanan personel.

Inggris

Sebelum Selandia Baru, ada Inggris yang pada hari Kamis menyatakan akan melarang TikTok di telepon pemerintah dengan segera.

Instansi pemerintah di AS memiliki waktu hingga akhir Maret untuk menghapus aplikasi dari perangkat resmi.

Baca juga: Rencana TikTok di Eropa Atasi Isu Keamanan Data Pengguna

TikTok mengatakan pihaknya yakin larangan baru-baru ini didasarkan pada kesalahpahaman mendasar dan didorong oleh geopolitik yang lebih luas.

TikTok menambahkan bahwa pihaknya telah menghabiskan lebih dari 1,5 miliar dollar AS untuk upaya keamanan data yang ketat dan menolak tuduhan mata-mata.