AS Bersiap Longgarkan Pembatasan Covid-19 dari Pelancong China

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - AS sedang bersiap melonggarkan pembatasan pengujian Covid-19 untuk pelancong dari China paling cepat pada hari Jumat (10/3/2023).

Menurut dua orang yang mengetahui keputusan tersebut, pemerintahan Presiden AS Joe Biden telah memutuskan membatalkan persyaratan pengujian.

Dilansir dari Guardian, kasus, rawat inap, dan kematian menurun di China.

Baca juga: Xi Jinping Kutuk Penindasan yang Dipimpin AS: China Harus Berani Berperang

AS telah mengumpulkan informasi yang lebih baik tentang perkembangan tersebut.

Pembatasan diberlakukan pada 28 Desember dan mulai berlaku pada 5 Januari di tengah lonjakan infeksi di China yang tiba-tiba melonggarkan pembatasan pandemi.

Pejabat kesehatan AS menyatakan keprihatinan terkait rekan-rekan China mereka tidak jujur tentang jumlah infeksi dan kematian.

Saat itu, pejabat AS juga mengatakan kurangnya transparansi dari pemerintah China tentang besarnya lonjakan atau varian yang beredar.

Sebagai bagian dari tanggapannya, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit memperluas pengawasan genomik di beberapa bandara AS.

Mereka mengumpulkan sampel sukarela dari penumpang pada ratusan penerbangan mingguan dari China dan menguji air limbah dari pesawat.

Program Pengawasan Genomic Berbasis Pelancong akan terus memantau pelancong dari China dan lebih dari 30 negara lainnya.

Baca juga: Taiwan Waspadai Kehadiran Tiba-tiba Militer China Tahun Ini

Aturan yang diberlakukan pada bulan Januari mengharuskan orang yang bepergian langsung atau melalui negara lain ke AS dari China, Hong Kong, dan Makau.

Mereka diharuskan melakukan tes Covid-19 tidak lebih dari dua hari sebelum perjalanan dan memberikan tes negatif sebelum naik ke pesawat.

Mereka juga dapat menunjukkan dokumentasi telah tertular dan sembuh dari Covid.

Baca juga: Kanselir Jerman Jamin China Tak Akan Kirim Senjata ke Rusia

China mengalami lonjakan infeksi dan kematian setelah mereda dari strategi nol-Covid pada awal Desember.

Ada protes publik yang jarang terjadi terhadap kebijakan yang mengurung jutaan orang di rumah mereka dan memicu protes dan tuntutan agar Presiden Xi Jinping mengundurkan diri.