Pria Thailand Dipenjara karena Jual Kalender dengan Foto Bebek Karet Kuning, Dianggap Cemarkan Nama Baik Keluarga Kerajaan

BANGKOK, KOMPAS.com – Seorang pria di Thailand Narathorn Chotmankongsin (26) dijatuhi hukuman penjara karena menjual kalender tahun 2021 yang memuat serangkaian foto bebek karet kuning.

Dia menjual kalender tersebut melalui halaman Facebook pro-demokrasi Ratsadon yang populer di “Negeri Gajah Putih”.

Narathorn dijatuhi hukuman dua tahun penjara karena menurut jaksa, foto bebek karet kuning di kalender yang dia jual mencemarkan nama baik keluarga kerajaan.

Baca juga: Gembong Narkoba Thailand Operasi Plastik Mirip Pria Korea demi Hindari Polisi

Dalam konstitusi Thailand, menghina keluarga kerajaan bisa terancam hukuman penjara hingga 15 tahun lewat undang-undang lese majeste.

Pengadilan di Bangkok pada Selasa (7/3/2023) memutus, serangkaian pose bebek karet kuning dalam kalender tersebut menyerupai pose raja Thailand, sebagaimana dilansir AFP.

Menurut Thai Lawyers for Human Rights (TLHR), Narathorn awalnya dijatuhi hukuman penjara tiga tahun.

“Tapi hukuman itu diringankan menjadi dua tahun tanpa pembebasan bersyarat setelah terdakwa memberikan kesaksian yang berguna untuk pertimbangan,” kata TLHR dalam sebuah pernyataan.

Baca juga: Mengira Kangkung, Keluarga Ini Ternyata Makan Sup Ganja di Thailand

AP Photo/Sakchai Lalit Para pengunjuk rasa demokrasi membawa balon berbentuk bebek tiup setelah menerobos barikade di dekat Gedung Parlemen Thailand di Bangkok, Selasa (17/11/2020). Medan pertempuran politik Thailand bergeser ke Gedung Parlemen pada Selasa, di mana anggota parlemen sedang mempertimbangkan usulan untuk mengubah konstitusi.

Bebek karet warna kuning sendiri secara tidak sengaja menjadi salah satu simbol gerakan aksi demo pro-demokrasi pada 2020.

Kala itu, suatu ketika, para demonstran memanfaatkan bebek karet warna kuning melindungi diri dari semprotan meriam air polisi.

Sejak peristiwa tersebut, bebek karet warna kuning menjadi populer dalam berbagai aksi protes.

Sementara itu, pemanfaatan jerat undang-undang lese majeste di Thailand telah meningkat secara dramatis dalam beberapa tahun terakhir.

Baca juga: Ribuan Orang Rusia Kabur ke Thailand untuk Hindari Perang Ukraina

Menurut TLHR, lebih dari 200 orang dituntut dengan undang-undang lese majeste sejak 2020.

Human Rights Watch (HRW) mengatakan, keputusan pengadilan yang menjatuhkan penjara kepada Narathorn menunjukkan bahwa pihak berwenang Thailand berusaha untuk menghukum aktivitas apa pun yang mereka anggap menghina monarki.

“Kasus ini mengirim pesan ke semua warga Thailand, dan ke seluruh dunia, bahwa Thailand bergerak lebih jauh dari – bukan lebih dekat – menjadi demokrasi yang menghargai hak asasi manusia,” kata Direktur HRW Asia Elaine Pearson.

Baca juga: Kapten Tim Sepak Bola Thailand yang Terjebak di Goa pada 2018 Meninggal di Inggris