Malaysia Yakin Indonesia Bisa Selesaikan Berbagai Persoalan ASEAN dan Global sebagai Ketua ASEAN 2023

KUALA LUMPUR, KOMPAS.com - Malaysia yakin Indonesia akan dapat menyelesaikan masalah internal dan global yang melibatkan negara-negara anggota Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) dengan lebih baik dan lebih cepat, terutama ketika menjadi ketua ASEAN 2023.

Perdana Menteri (PM) Malaysia Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob mengatakan hal itu karena melihat Indonesia memiliki pengaruh besar dan kerjasama ekonomi yang baik dengan negara-negara anggota ASEAN, serta banyak negara asing lainnya.

“Indonesia adalah negara yang sangat berpengaruh dengan aliansi ekonomi dengan negara-negara ASEAN yang mampu menarik banyak investasi. Indonesia (juga) mampu menyelesaikan masalah internal (ASEAN) lainnya yang terjadi, seperti masalah Laut China Selatan, krisis politik di Myanmar, dan etnis Rohingya.

Baca juga: Eks PM Malaysia Najib Razak Mulai Upaya Terakhir Batalkan Hukuman Korupsi 1MDB

“Saya yakin Indonesia dapat menyelesaikan semua masalah ini dengan cepat, asalkan mendapat dukungan dari negara-negara anggota ASEAN lainnya," ungkap PM Malaysia, sebagaimana dikutip dari Bernama.

Dia yakin tidak hanya Malaysia, negara-negara anggota ASEAN lainnya juga akan bekerja sama dengan Indonesia sebagai negara ketua ASEAN tahun depan.

Ismail Yaakob mengatakan hal tersebut saat sesi tanya jawab dengan beberapa perwakilan media asing dalam rangka ulang tahun pertamanya sebagai PM Malaysia.

Pada 21 Agustus tahun lalu, dia mengambil alih posisi nomor satu negara itu setelah Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pengunduran dirinya sebagai PM kedelapan, menyusul hilangnya dukungan mayoritas anggota Dewan Rakyat Malaysia.

Indonesia akan memimpin ASEAN pada 2023, mengambil alih kursi dari Kamboja pada tahun ini.

Baca juga: PM Malaysia Pakai Baju Seharga Rp 23 Juta, Netizen: Setara Gaji 3 Bulan

Isu Laut China Selatan

Mengomentari ASEAN lebih lanjut, Ismail Sabri mengatakan negara-negara anggota blok regional sekali lagi menyerukan negosiasi yang dipercepat dari Kode Etik untuk Laut China Selatan (COC).

Dia mengatakan Law of the Sea 1982 (UNCLOS 1982) harus dipatuhi juga oleh China, agar situasi membaik.

“Setiap KTT Asean diadakan dan ketika isu-isu yang melibatkan Asean dan China muncul, hampir semua negara anggota ASEAN mengangkat isu Laut China Selatan dan perlunya China untuk mematuhi UNCLOS 1982," kata Ismail Yaakob.

Dia menegaskan UNCLOS 1982 merupakan hukum internasional yang harus dipatuhi.

"Malaysia, Vietnam, dan Filipina termasuk negara-negara yang terkena dampak langsung dari kebijakan China, terutama terkait dengan posisi negara-negara tersebut pada 'sembilan garis putus-putus'," jelas Ismail Yaakob.

Baca juga: Eks PM Malaysia Mahathir Mohammad Diizinkan Pulang dari Rumah Sakit

PM Malaysia menyampaikan, jika China dapat mematuhi COC, banyak masalah dapat diselesaikan.

"Kebebasan navigasi perlu dihormati oleh semua pihak," tambahnya.

Baru-baru ini, media internasional melaporkan bahwa ASEAN pada tahun ini bertujuan untuk menyelesaikan COC untuk mencegah konfrontasi bersenjata di Laut Cina Selatan.