TUNIS, KOMPAS.com - Referendum Tunisia pada Senin (25/7/2022) menunjukkan para pemilih mendukung konstitusi baru untuk memperkuat kekuasaan Presiden Kais Saied, menurut exit poll lembaga Sigma Conseil.
Referendum ini digelar setahun setelah Kais Saied memecat kabinet dan membubarkan parlemen, yang oleh oposisi disebut kudeta.
Komisi pemilihan Tunisia (ISIE) pada Senin malam mengatakan, sedikitnya 27,5 persen dari 9,3 juta pemilih terdaftar telah memberikan suara.
Baca juga: Presiden Tunisia Bubarkan Parlemen, Perpanjang Krisis Perebutan Kekuasaan
Sigma Conseil mengungkapkan, 92-93 persen dari warga yang memberikan suara mendukung konstitusi baru.
Banyak dari mereka berasal dari kelas menengah yang terkena dampak krisis ekonomi selama bertahun-tahun, kata kepala Sigma Conseil Hassen Zargouni kepada kantor berita AFP.
Dikutip dari Reuters, penyebab hanya seperempat pemilih yang berpartisipasi dari jumlah keseluruhan adalah boikot oposisi.
Tindakan Kais Saied melawan sistem yang muncul setelah penggulingan diktator Zine El Abidine Ben Ali pada 2011 disambut banyak orang Tunisia yang muak dengan inflasi dan pengangguran tinggi.
Gejolak politik dan sistem pemerintahan mereka rasa hanya membawa sedikit perbaikan ke dalam kehidupan.
Jumlah pemilih referendum Tunisia pada 25 Juli 2022 dipandang sebagai ukuran popularitas Kais Saied. Angka itu lebih tinggi dari yang diperkirakan banyak pengamat, dan menunjukkan bahwa popularitasnya terus meningkat dalam tiga tahun masa jabatan.
Baca juga:
Kantor berita AFP melaporkan, banyak pemungutan suara berlangsung saat musim panas. Beberapa pemilih datang sebelum pukul 06.00 pagi dan mengantre di udara yang relatif sejuk.
Setelah memberikan suara, pemilih mencelupkan satu jari di tinta ungu sebagai tanda telah memilih.
Pemungutan suara berakhir pada malam hari, dan hasil awalnya akan jatuh tempo pada Selasa (26/7/2022) sore.
Jika menang dalam referendum Tunisia, Kais Saied akan menjadi komandan tentara, memiliki wewenang menunjuk kabinet tanpa persetujuan parlemen, dan membuatnya hampir tidak mungkin diberhentikan dari jabatan.
Baca juga: Satu Lagi Warga Tunisia Tewas Bakar Diri ala Bouazizi di Arab Spring
Referendum Tunisia "memberi presiden hampir semua kekuasaan dan menghapus wewenang serta lembaga apa pun yang mungkin mengontrolnya," kata Said Benarbia direktur regional Komisi Ahli Hukum Internasional.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.