PM Inggris Perintahkan Menterinya Pecat 91.000 PNS untuk Menghemat Pengeluaran Negara

LONDON, KOMPAS.com – Perdana Menteri Inggris Boris Johnson memerintahkan para menterinya untuk memecat 91.000 pegawai negeri sipil (PNS).

Daily Mail melaporkan pada Kamis (12/5/2022), perintah pemecatan puluhan ribu PNS tersebut dimaksudkan untuk menghemat miliaran poundsterling pengeluaran negara yang didapat dari pajak.

Perintah tersebut dikeluarkan Johnson dalam pertemuan kabinet di Midlands, sebagaimana dilansir Reuters.

Baca juga: Berapa THR PNS di Indonesia dan Malaysia, Ini Perbandingannya

Dalam pertemuan tersebut, dia memerintahkan para menterinya untuk melipatgandakan upaya mereka dalam mengurangi tekanan keuangan yang dialami banyak keluarga di Inggris.

Para menteri diberi waktu satu bulan untuk membuat rencana memecat jumlah PNS-nya hampir seperlima dari total saat ini.

Pemecatan para PNS tersebut akan menghemat sekitar 3,5 miliar poundsterling (Rp 62 triliun) per tahun.

“Setiap poundsterling yang diambil pemerintah dari pembayar pajak adalah uang yang dapat mereka belanjakan untuk prioritas mereka sendiri, untuk kehidupan mereka,” bunyi laporan Daily Mail mengutip Johnson.

Baca juga: Kerja dari Rumah Setahun Lebih, PNS Zimbabwe Terancam Tak Digaji jika Tak Segera Vaksin

Johnson juga yakin mengenai perlunya lebih banyak pegawai untuk kembali ke tempat kerja.

“Kita perlu kembali ke kebiasaan masuk ke kantor, masuk ke tempat kerja,” kata Johnson kepada Daily Mail.

“Akan ada banyak orang yang tidak setuju dengan saya, tetapi saya percaya orang lebih produktif, lebih energik, lebih penuh ide, ketika mereka dikelilingi oleh orang lain,” sambung Johnson.

Di sisi lain, rencana Johnson yang memerintahkan pemecatan PNS tersebut ditentang oleh Sekretaris Jenderal Asosiasi Pegawai Negeri Sipil Divisi Pertama (FDA) Dave Penman.

Baca juga: PNS Singapura Tolak Vaksin Covid-19? Ancaman Sanksi Cuti Tanpa Dibayar Menanti

“Kecuali mereka memiliki rencana yang serius, itu bisa menjadi aksi yang menarik perhatian utama atau tindakan yang sembrono untuk layanan publik tanpa memikirkan atau peduli tentang konsekuensinya,” kata Penman di Twitter.

Perintah Johnson untuk memecat PNS tersebut muncul setelah dia menggelar rapat bersama parlemen Inggris pada Selasa (10/5/2022).

Dalam rapat tersebut, Johnson mengatakan bahwa dia dan Menteri Keuangan Inggris Rishi Sunak akan berbicara lebih banyak dalam beberapa hari mendatang untuk membantu para warga yang mengalami krisis keuangan saat ini.

Baca juga: Australia Kekurangan Petani, PNS Ditawari Cuti Berbayar untuk Bantu Panen