Kerja dari Rumah Setahun Lebih, PNS Zimbabwe Terancam Tak Digaji jika Tak Segera Vaksin

HARARE, KOMPAS.com - Pemerintah Zimbabwe mengatakan akan berhenti membayar gaji staf yang tidak menerima vaksin Covid-19, dan memerintahkan mereka yang vaksinasi melapor ke kantor tempat mereka bekerja "segera".

Peringatan keras itu disampaikan setelah lebih dari setahun sebagian besar pegawai pemerintah bekerja dari rumah, menurut surat kabar Herald yang dikelola negara pada Selasa (15/2/2022) dilansir AP.

Baca juga: Kanada Deklarasikan Undang-Undang Darurat untuk Hentikan Protes Mandat Vaksin Covid-19

Negara Afrika selatan itu dalam beberapa pekan terakhir melonggarkan pembatasan pertemuan publik karena kasus varian omicron tampaknya sudah mulai surut.

Namun, staf tanpa bukti vaksinasi akan dilarang dari tempat kerja mereka, dan menghadapi "proses disipliner" termasuk kehilangan gaji mereka, mengutip pemberitahuan pemerintah yang dilihat oleh AP.

Mereka yang tidak dapat divaksinasi karena alasan medis harus memberikan sertifikat pengecualian dari seorang praktisi medis, sesuai dengan pemberitahuan oleh Komisi Layanan Umum, yang bertanggung jawab atas kondisi kerja bagi pekerja pemerintah.

Kantor pemerintah di Zimbabwe telah beroperasi dengan staf yang minim, sementara sebagian besar karyawan bekerja dari rumah sebagai bagian dari tindakan pencegahan Covid-19 sejak 2020.

Baca juga: Perubahan Iklim Memaksa Gadis-gadis Zimbabwe Jadi Pekerja Seks

Pemerintah pada September tahun lalu memerintahkan semua 500.000 pekerjanya untuk divaksinasi terhadap virus tersebut.

Akan tetapi, Federasi buruh terbesar di negara itu mengajukan proses hukum ke pengadilan untuk menantang mandat vaksin Covid-19 yang diberlakukan oleh pemerintah dan pengusaha swasta.

Sekitar 22 persen dari 15 juta orang Zimbabwe telah menerima dua suntikan vaksin, dan pemerintah telah memperkenalkan suntikan booster bagi mereka yang tertarik.

Akhir tahun lalu Zimbabwe memperkenalkan vaksinasi untuk anak-anak berusia 16 tahun ke atas, dengan mengatakan telah memperoleh cukup vaksin, terutama Sinopharm dan Sinovac dari China.

Pemerintah telah menargetkan untuk memvaksinasi lebih dari 60 persen populasi pada akhir 2021, dan sekarang masih berusaha untuk mencapai target itu pada 2022.