AS Bentrok dengan China dan Rusia di Dewan Keamanan PBB Soal Korea Utara

GENEWA, KOMPAS.com - Amerika Serikat (AS) mengkritik China dan Rusia yang menentang tindakan lebih lanjut dari PBB untuk Korea Utara, sambil memperingatkan bahwa Dewan Keamanan "tidak bisa tinggal diam lagi" saat Pyongyang mempersiapkan uji coba nuklir ketujuh.

China dan Rusia mengambil sikap berlawanan dari AS di Dewan Keamanan PBB pada Rabu (12/5/2022), tentang bagaimana mengurangi ketegangan dengan Korea Utara.

Baca juga: Korea Utara Konfirmasi Kasus Covid-19 untuk Pertama Kalinya

Delegasi Washington memperdebatkan lebih banyak sanksi seharusnya dijatuhkan terhadap Pyongyang, sementara Beijing dan Rusia menyerukan pelonggaran.

Pertemuan darurat badan PBB, yang bertanggung jawab atas perdamaian dan keamanan global, terjadi di tengah kekhawatiran bahwa Korea Utara akan melanjutkan uji coba nuklir dalam beberapa minggu mendatang.

"Sudah waktunya untuk berhenti memberikan izin diam-diam dan mulai mengambil tindakan," kata duta besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield sebagaimana dilansir AFP pada Kamis (12/5/2022).

"Kita harus cepat bergerak untuk memperkuat... rezim sanksi, tidak mempertimbangkan keringanan sanksi."

Thomas-Greenfield menolak rancangan resolusi dari China dan Rusia, yang bertujuan untuk meringankan sanksi yang dikenakan pada 2017. Dua anggota tetap DK PBB itu sama-sama memiliki hak veto anggota dewan seperti AS.

Baca juga: Resmi Dilantik, Presiden Baru Korea Selatan Tawarkan Imbalan Denuklirisasi ke Korea Utara

Dia mengatakan delegasi Beijing dan Moskwa justru mendekati akhir negosiasi pada teks terpisah dari AS terpisah yang bermaksud memperbarui sanksi.

"Kita tidak bisa menunggu sampai (Korea Utara) melakukan tindakan provokatif, ilegal, berbahaya tambahan seperti uji coba nuklir. Kita perlu angkat bicara sekarang," katanya.

Duta Besar China untuk PBB Zhang Jun menyebut kemungkinan eskalasi "mengkhawatirkan" dan menyerukan agar "menahan diri". Sanksi yang diperketat dalam suasana ketidakpercayaan menurutnya "tidak konstruktif."

"Apa yang ingin dihindari China adalah uji coba nuklir baru," katanya kepada AFP setelah pertemuan itu.

“Makanya kami tidak ingin ada sanksi tambahan yang bisa memaksa salah satu pihak mengambil tindakan lebih proaktif.

"Perundingan lebih baik daripada tindakan pemaksaan. Kami telah melihat begitu banyak tindakan pemaksaan di dunia, di Suriah, di Irak dan Afghanistan. Pernahkah Anda melihat hasil yang baik? Apa yang kami lihat hanyalah penderitaan kemanusiaan."

Baca juga: Jepang Gelar Simulasi Evakuasi di Tengah Kekhawatiran Rentetan Uji Coba Rudal Korea Utara

"Sayangnya, AS telah menutup mata terhadap proposal yang masuk akal dari China dan anggota dewan terkait lainnya, dan tetap terpikat takhayul kekuatan magis sanksi," kata Zhang kepada dewan.

Wakil Duta Besar Rusia Anna Yevstigneeva juga menganjurkan resolusi yang diusulkan dengan China dan menyerukan dimulainya kembali dialog.

Pyongyang telah secara dramatis meningkatkan peluncuran rudal dan mengabaikan sanksi. Lebih dari selusin uji coba senjata dilakukan sejak Januari, termasuk menembakkan rudal balistik antarbenua pada jarak penuh untuk pertama kalinya sejak 2017.

Pertemuan Dewan Keamanan Rabu (11/5/2022) terjadi satu hari setelah pelantikan presiden baru Korea Selatan Yoon Suk-yeol, yang telah bersumpah untuk bersikap keras terhadap Pyongyang.

Sementara itu, citra satelit menunjukkan Korea Utara mungkin juga bersiap melanjutkan uji coba nuklir Kore Utara.

Departemen Luar Negeri AS pekan lalu memperingatkan bahwa uji coba bisa dilakukan "pada awal bulan ini."