Sri Lanka Bangkrut, Perdana Menteri Minta Rakyatnya yang Marah untuk Sabar

COLOMBO, KOMPAS.com – Di tengah kebangkrutan, Perdana Menteri Sri Lanka Mahinda Rajapaksa meminta rakyatnya yang marah karena krisis ekonomi yang mencekik untuk tetap sabar.

Sri Lanka bangkrut dan mengumumkan gagal bayar utang luar negeri senilai 51 miliar dollar AS (Rp 732 triliun).

Selama berminggu-minggu, 22 juta penduduk Sri Lanka telah menyaksikan pemadaman listrik dan kekurangan makanan, bahan bakar, dan bahkan obat-obatan.

Baca juga: Negara Bangkrut, Sri Lanka Minta Perantau Kirim Uang untuk Dibelikan Makanan

Krisis ekonomi yang mencekik negara pulau tersebut merupakan yang terburuk sejak merdeka pada 1948, sebagaimana dilansir AFP.

Para pengunjuk rasa telah berunjuk rasa setiap hari melawan Presiden Gotabaya Rajapaksa, adik Mahinda, di Colombo dan di tempat-tempat lain.

Dalam pidato pertamanya sejak krisis, Mahinda mengatakan bahwa dia membutuhkan lebih banyak waktu untuk menarik bangsa itu keluar dari jurang krisis yang terlanjur dalam.

"Bahkan jika kami tidak dapat menghentikan krisis ini dalam dua atau tiga hari, kami akan menyelesaikannya sesegera mungkin," kata Mahinda dalam pidatonya yang disiarkan televisi.

Baca juga: Devisa Ludes, Sri Lanka Gagal Bayar Seluruh Utang Luar Negeri Senilai Rp 732 Triliun

Dia menambahkan, setiap menit aksi protes di jalanan, membuat Pemerintah Sri Lanka kehilangan kesempatan untuk mendapatkan uang.

"Harap diingat bahwa negara membutuhkan kesabaran Anda pada saat kritis ini," sambung Mahinda.

Tekanan pada keluarga Rajapaksa yang berkuasa telah meningkat dalam beberapa hari terakhir. Bahkan, komunitas bisnis penting negara itu mulai menarik dukungan untuk mereka.

Mahinda tidak secara langsung menanggapi seruan yang berkembang agar dia dan Gotabaya mundur.

Baca juga: Dokter Sri Lanka Terpaksa Bekerja Minim Listrik dan Obat akibat Krisis: Seperti Mimpi Buruk

Tetapi, dia tetap membela pemerintahannya dengan mengatakan bahwa partai-partai oposisi telah menolak tawaran mereka untuk membentuk pemerintahan persatuan.

"Kami mengundang semua pihak lain untuk menerima tantangan, tetapi mereka tidak melakukannya, jadi kami akan melakukannya sendiri," sambung Mahinda.

Selain itu dia juga menyalahkan utang luar negeri Sri Lanka yang menggunung dan membuat negara bangkrut karena alasan pandemi.

Pembatasan karena Covid-19 memang melumpuhkan ekonomi vital Sri Lanka yang didorong oleh pariwisata.

Baca juga: Sri Lanka Update: Pasca-gelombang Protes, Parlemen Akan Gelar Sidang Penentuan Nasib Pemerintah

Sejumlah ahli mengatakan, krisis di Sri Lanka diperburuk oleh salah urus pemerintah, akumulasi utang selama bertahun-tahun, dan pemotongan pajak yang keliru.

Di sisi lain, Pemerintah Sri Lanka sedang mempersiapkan negosiasi bailout dengan Dana Moneter Internasional (IMF) pekan ini.

Sri Lanka mengharapkan 3 miliar dollar AS dari IMF untuk mendukung neraca pembayaran pulau itu dalam tiga tahun ke depan.

Baca juga: Semua Menteri Sri Lanka Mengundurkan Diri Setelah Protes Pecah di Seluruh Negeri