Polisi London Bantah Tunda Penyelidikan Skandal Pesta PM Inggris Boris Johnson

LONDON, KOMPAS.com - Polisi London pada Jumat (28/1/2022) membantah menunda laporan pemerintah yang telah lama ditunggu-tunggu tentang pesta-pesta pelanggaran lockdown di Downing Street, yang mengguncang posisi Perdana Menteri Boris Johnson.

Skandal yang disebut "partygate" itu membuat Boris Johnson memerintahkan pegawai negeri senior untuk memeriksa klaim tersebut, dan laporannya akan diterbitkan minggu ini.

Namun, penyelidikan pencarian fakta belum muncul, sehingga minggu ini mendorong spekulasi keterlibatan polisi dapat menghambat munculnya rincian lengkap.

Baca juga: 9 Skandal PM Inggris Boris Johnson dan Pejabatnya: Pesta Miras di Kantor hingga Langgar Lockdown

Juru bicara Boris Johnson mengatakan, pemerintah ingin memastikan laporan internal tidak memotong penyelidikan polisi, agar tidak merugikan proses hukum ke depannya.

"Kami sama sekali tidak berusaha memblokir laporan itu," katanya dikutip dari AFP.

Polisi Metropolitan (The Met) mengonfirmasi, detektif sedang menyelidiki potensi pelanggaran undang-undang virus corona.

"Untuk peristiwa yang sedang diselidiki oleh Met, kami meminta referensi minimal untuk dibuat dalam laporan Kantor Kabinet."

"The Met tidak meminta batasan pada acara lain dalam laporan, atau menunda laporan," tambahnya.

"Kami telah melakukan kontak berkelanjutan dengan Kantor Kabinet, termasuk mengenai isi laporan, untuk menghindari prasangka apapun terhadap penyelidikan kami."

Baca juga: Bertubi-tubi Diterpa Skandal Pesta Miras, PM Inggris Boris Johnson di Ujung Tanduk

Pengungkapan skandal partygate berujung seruan agar Boris Johnson keluar, karena kemarahan publik dan politik yang meluas tentang pelanggaran aturan yang dia buat sendiri.

Penundaan laporan Gray memberi Boris Johnson ruang bernapas setelah dia berjanji untuk berpidato di parlemen segera setelah diterbitkan.

Akan tetapi, sebagian besar anggota parlemen berada di daerah pemilihan mereka pada Jumat dan baru akan kembali untuk urusan parlemen hari Senin (31/1/2022).

Para oposisi Boris Johnson menuduhnya menyesatkan parlemen, yang menurut undang-undang menteri dipandang sebagai masalah pengunduran diri, dengan bersikeras bahwa peristiwa itu terkait dengan pekerjaan.

Boris Johnson sendiri telah bersumpah untuk melanjutkan pekerjaan dan berharap laporan itu akan membantu memecahkan masalah ini.

Baca juga: 7 Calon Pengganti PM Inggris Boris Johnson jika Lengser akibat Banyak Skandal