Rusia Usulkan Larangan Perdagangan Mata Uang Kripto

MOSKWA, KOMPAS.com - Bank sentral Rusia pekan lalu mengusulkan pelarangan perdagangan mata uang kripto (cryptocurrency) di wilayah Rusia, siap bergabung dalam daftar negara lainnya yang terus bertambah.

Jika diberlakukan, setidaknya Rusia akan menjadi negara ke-10, bersama dengan China, Mesir, Irak, Qatar, Oman, Maroko, Aljazair, Tunisia, dan Bangladesh.

Baca juga: Rp 5,7 Triliun dalam Bentuk Kripto Dicuri Peretas Korea Utara Sepanjang 2021

Alasan bank sentral akan terdengar akrab bagi mereka yang mengetahui alasan sembilan negara lain yang melarang penambangan dan penggunaan cryptocurrency.

Bank sentral mereka menyebutnya skema Ponzi, yang terlalu mudah berubah untuk investasi yang sah.

Mata uang kripto juga dinilai sebagai alat untuk kegiatan kriminal, dan berisiko bagi kedaulatan keuangan Rusia, hingga dapat mengganggu pasokan energi Rusia serta merusak lingkungan.

Ada penurunan tajam dalam nilai Bitcoin dan Ethereum pada hari berikutnya pasca pengumuman ini, dan sekilas terlihat seperti dua item berita tersebut harus terkait.

Baca juga: Raup Rp 55 Triliun, Gembong Judi Kripto Terbesar Vietnam Diringkus Polisi

Jatuhnya Bitcoin

Naeem Aslam, Kepala Analis Pasar di AvaTrade, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa ada sejumlah faktor yang menyebabkan jatuhnya Bitcoin minggu lalu.

Aslam mengutip kurangnya dukungan China dan Rusia, kemungkinan bank sentral (khususnya Federal Reserve AS) akan mengambil tindakan untuk mengendalikan inflasi, mekanisme adopsi yang umumnya lambat, dan kurangnya berita utama yang positif sebagai alasan penurunan harga yang berkelanjutan.

Wakil Presiden Gartner dan analis terkemuka Avivah Litan, yang mencakup teknologi kecerdasan buatan dan blockchain, mengatakan aksi jual besar-besaran dan penurunan harga pada Jumat (21/1/2022) mungkin tidak terkait dengan pengumuman Rusia.

"Ada aksi jual besar-besaran karena The Fed dan pedagang menutupi posisi mereka—mereka membutuhkan uang tunai dan menjual posisi aset spekulatif mereka," kata Litan.

Baca juga: Hamster Jerman Ini Bisa Prediksi Kripto, Kinerjanya Disebut Kalahkan Warren Buffet

Perdebatan alasan larangan kripto

Litan mengatakan perlu dicatat bahwa larangan mata uang kripto sebagian besar datang dari negara-negara otoriter dengan kepentingan dalam mengendalikan keuangan warganya.

Menurutnya, klaim Rusia atas mata uang kripto sebagai alat untuk kegiatan kriminal tidak benar. Litan mengutip laporan Chainalysis baru-baru ini yang menemukan hanya 0,15 persen dari semua transaksi “blockchain” pada 2021 adalah aktivitas kriminal.

“Persentase ini telah turun drastis selama dua tahun terakhir," kata Litan.

Litan menganggap keprihatinan lingkungan yang disampaikan Rusia juga tidak jujur. Dia menilai tujuan proposal Rusia untuk melarang penambangan dan penggunaan kripto adalah kontrol.

"Penggunaan dan perdagangan mata uang kripto mengancam Rubel Rusia yang sudah lemah, yang diperdagangkan pada level terendah sekitar sembilan bulan. Lebih penting lagi, itu mengancam kemampuan mereka untuk mengendalikan keuangan populasi mereka," kata Litan.

Baca juga: Suami Istri AS Jual Data Kapal Perang Nuklir dengan Bayaran Rp 1,4 Miliar via Mata Uang Kripto