Strategi Transisi Energi Pemerintah Indonesia Perlu Dipercepat

JAKARTA, KOMPAS.com – Memasuki tahun 2022, Kementerian ESDM memaparkan strategi transisi energi indonesia dalam konferensi pers Capaian Kinerja 2021 dan Rencana Kerja 2022 ESDM dan Subsektor EBTKE.

Institute for Essential Services Reform (IESR) memandang, meski arah strategi transisi energi Indonesia semakin jelas, laju transisi energi perlu dipercepat untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK) serta sejalan dengan jalur Persetujuan Paris untuk menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celsius.

Hanya saja, masih ada beberapa strategi yang dirasa masih tumpang tindih misalnya seperti pemanfaatan dimethyl ether (DME), jaringan gas, dan kompor induksi untuk menggantikan pemenuhan energi rumah tangga yang seharusnya bisa disusun peta jalan yang lebih fokus.

Baca juga: Permintaan Energi Listrik Global Naik, Emisi Harus Turun

Pada Peta Jalan Transisi Energi 2021-2030, pemerintah menitikberatkan pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan yang mencapai 20,9 gigawatt dengan PLTS atap ditargetkan sebesar 3,6 gigawatt.

Pembangunan PLTS akan masif pada 2031 hingga 2050 dengan jumlah total sebesar 279,2 gigawatt sebagaimana rilis yang diterima Kompas.com dari IESR pada Selasa (18/1/2022).

Berdasarkan kajian IESR berjudul Dekarbonisasi Menyeluruh Sistem Energi Indonesia, pembangunan pembangkit listrik energi baru terbarukan justru harus dikebut dalam jangka waktu 2021 hinga 2030 untuk mencapai target bauran energi terbarukan dan mencapai puncak emisi di sektor kelistrikan sebelum 2030.

Selain itu, setidaknya perlu peningkatan 14 kali lipat dari jumlah kapasitas energi terbarukan di tahun 2020, dengan sekitar 117 gigawatt berasal dari PLTS dan 23 gigawatt dari pembangkit energi terbarukan lainnya.

Laporan realisasi kapasitas pembangkit listrik energi baru terbarukan oleh pemerintah hingga 2021 mencapai 11.152 megawatt.

Baca juga: Jerman Nyatakan Energi Nuklir “Berbahaya”

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa berpendapat, target penambahan kapasitas pembangkit energi terbarukan selalu di bawah target pemerintah sejak 2019 dan tidak on-track dengan target bauran energi terbarukan yang mencapai 24 gigawatt pada 2025.

“Penyebab rendahnya penambahan pembangkit energi terbarukan bersifat struktural, antara lain: Permen ESDM No 50/2017 yang membuat proyek pembangkit energi terbarukan tidak bankable, pengadaan pembangkit energi terbarukan yang tidak dilakukan secara berkala dan terjadwal oleh PLN, minimnya dukungan pembiayaan domestik yang kompetitif, serta keterlambatan realisasi proyek karena pandemi,” kata Fabby.

Menyoroti target investasi sektor energi baru terbarukan pada 2022, pemerintah mematok masuknya investasi sebesar 3,9 miliar dollar AS. Jumlah ini naik 2,6 kali dari pencapaian investasi sebelumnya sebesar 1,51 miliar dollar AS pada 2021.

Menurut Program Manager Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo, meski target meningkat hampir tiga kali lipat, jumlah tersebut tergolong kecil untuk mendanai upaya dekarbonisasi sistem energi di Indonesia.

“Berdasarkan kajian Indonesia Energy Transition Outlook 2022, investasi energi terbarukan untuk sektor ketenagalistrikan saja membutuhkan nilai sebesar 11,1 miliar dollar AS per tahunnya selama satu dekade ke depan,” kata Deon.

Baca juga: Indonesia Perlu Kejar Kesiapan Ekosistem Transisi Energi pada 2022

“Beberapa kebijakan dan regulasi energi terbarukan yang seharusnya dirilis tahun lalu, perlu segera difinalkan untuk meningkatkan kepercayaan investor dan iklim investasi energi terbarukan. Investasi energi terbarukan di luar RUPTL PLN, seperti PLTS atap juga perlu didukung penuh agar bisa menarik investasi dari awal tahun ini,” imbuh Deon.

Strategi pemerintah untuk tetap mempertahankan subsidi energi fosil justru akan semakin memperlambat laju transisi energi di Indonesia. Selain menambah beban negara, hal tersebut akan membuat Indonesia lebih mudah terjebak pada krisis energi fosil.