Strategi Transisi Energi Pemerintah Indonesia Perlu Dipercepat

“Berkaca dari krisis energi batu bara awal tahun ini, terlihat bahwa penggunaan energi fosil seperti batu bara dan dukungan subsidi (berupa DMO) juga tidak menjamin ketahanan energi negara, namun justru menciptakan distorsi pada harga pembangkitan listrik,"ujar Deon.

"Harga pembangkitan listrik dari PLTU batu bara terlihat lebih murah dari seharusnya dan tidak menciptakan level playing field bagi energi terbarukan,” ungkap Deon.

Strategi pemerintah untuk mempercepat upaya transisi energi nasional terkendala pada belum disetujuinya Rancangan Perpres Pembelian Energi Terbarukan oleh Menteri Keuangan.

Baca juga: Pengawas Energi Global Dituntut Sediakan Akses Gratis ke Data Pemerintah

Deon berpendapat, perlu ada koordinasi yang strategis antarkementerian untuk mendukung percepatan pencapaian target netral karbon sehingga dukungan regulasi yang dianggap kritikal seharusnya dapat segera terbit dan berjalan efektif.

“Selain dari penerbitan regulasi, implementasi yang efektif menjadi penting, namun ini malah sebaliknya. Sebagai contoh, Permen 26/2021 tentang PLTS atap yang seharusnya dapat mendukung pencapaian target PLTS atap 900 megawatt pada 2022 sesuai target Kementerian ESDM, namun awal tahun ini malah tertahan penerapannya,” kata Deon.

IESR juga melihat sinergitas target netral karbon antarkementerian juga merupakan hal penting. Mengulas target dan realisasi kendaraan listrik di tahun 2022, Indonesia Energy Transition Outlook 2022 menemukan dua target yang berbeda di dua kementerian.

Kementerian Perindustrian berencana memproduksi 750.000 unit low carbon emission vehicle (LCEV) berupa mobil listrik dan 2,45 juta unit sepeda motor listrik pada 2030.

Baca juga: Menggembirakan, Pertumbuhan Energi Terbarukan Global Cetak Rekor Baru

Sementara itu, Kementerian ESDM menargetkan 2 juta unit mobil listrik dan 13 juta unit sepeda motor listrik pada 2030. Target dan peta jalan yang berbeda dalam pengembangan kendaraan listrik akan menyulitkan dalam melihat upaya yang koheren dan konsisten dari pemerintah untuk meningkatkan penetrasi kendaraan listrik di dalam negeri.

“Peta jalan kendaraan listrik nasional yang terintegrasi dan dirancang dengan baik harus dibuat. Keselarasan antara peta jalan kendaraan listrik Kementerian Perindustrian dan Kementerian ESDM,” ujar Deon.

“Misalnya, selain meningkatkan keyakinan pemain kendaraan listrik, juga dapat memaksimalkan manfaat ekonomi bagi Indonesia berupa value chain industri yang terbentuk dari proses transisi dari kendaraan internal combustion engine (ICE) ke kendaraan listrik tersebut,” pungkas Deon.

Baca juga: Transisi Energi di Eropa Terhambat Minimnya Bahan Baku