China Sebut Sanksi AS 'Sembrono', Peringatkan Akan Ada Serangan Balik

BEIJING, KOMPAS.com - China memperingatkan Amerika Serikat (AS) bahwa mereka akan "menyerang balik" sebagai tanggapan atas tindakan "sembrono", dan mendesak Washington menarik pengesahan sanksi ke Beijing baru-baru ini.

AS memberlakukan sanksi terkait hak asasi manusia (HAM) pada Jumat (10/12/2021) terhadap individu dan entitas China, menambahkan individu dan entitas yang terkait dengan Myanmar, Korea Utara, dan Bangladesh.

Baca juga: AS Jatuhkan Sanksi Baru untuk China, Myanmar, Korea Utara

Juru bicara Kementerian Luar Negeri China Wang Wenbin mengecam sanksi tersebut sebagai "tindakan sesat".

“Kami mendesak AS untuk segera menarik keputusan salah yang terkait dan berhenti mencampuri urusan dalam negeri China dan merugikan kepentingan China,” kata Wang dalam konferensi pers di Beijing, Senin (13/12/2021) melansir Al Jazeera.

"Jika AS bertindak sembrono, China akan mengambil langkah-langkah efektif untuk menyerang balik dengan tegas," tambahnya.

Tanggapan tersebut terkait dengan serangkaian sanksi AS terbaru, yang bertepatan dengan KTT virtual dua hari Biden untuk Demokrasi.

Dalam pertemuan itu, Presiden ke-46 AS juga mengumumkan inisiatif untuk meningkatkan demokrasi di seluruh dunia, dan mendukung undang-undang pro-demokrasi di AS.

Pada Senin (13/12/2021), Wang bersumpah bahwa Beijing “tidak tergoyahkan dalam tekadnya untuk membela kedaulatan, keamanan, dan kepentingan pembangunan nasional”.

Baca juga: Krisis Migran, Belarus Kecam Sanksi Tambahan dari Barat dan Ancam Membalas Keras

Dia juga membela kebijakan China dalam menangani komunitas Muslim Uighur di wilayah otonomi Xinjiang, dengan mengatakan pihaknya bertekad “untuk memerangi kekerasan, terorisme, separatisme, dan kekuatan ekstremis agama”.

“Tindakan sesat Amerika Serikat tidak dapat menghancurkan keseluruhan bentuk pembangunan Xinjiang, menghentikan kemajuan China, atau membalikkan tren perkembangan sejarah.”

Di antara mereka yang ditargetkan oleh sanksi Departemen Keuangan AS adalah perusahaan teknologi kecerdasan buatan (AI) China SenseTime.

AS menuduhnya telah mengembangkan program pengenalan wajah yang dapat menentukan etnis target, dengan fokus khusus pada mengidentifikasi etnis Uighur.

Baca juga: PNS Singapura Tolak Vaksin Covid-19? Ancaman Sanksi Cuti Tanpa Dibayar Menanti

'Penahanan massal' di Xinjiang

Pakar PBB dan kelompok HAM memperkirakan lebih dari satu juta orang, terutama Uighur dan anggota minoritas Muslim lainnya, telah ditahan atau dipenjara dalam beberapa tahun terakhir di sistem kamp yang luas di Xinjiang.

Pada Kamis (9/12/2021), pengadilan tidak resmi dan independen yang berbasis di Inggris juga memutuskan bahwa pemerintah China melakukan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan dan penyiksaan terhadap warga Uighur dan minoritas lainnya.

Sir Geoffrey Nice QC, kepala Pengadilan Uighur dan pengacara hak asasi manusia terkemuka, mengatakan pemerintah China telah menargetkan populasi Muslim Uighur, dengan kebijakan pengendalian kelahiran dan sterilisasi paksa untuk mengurangi populasi kelompok tersebut.

Dia mengatakan bahwa “ represi aparat negara yang luas ini tidak akan ada jika sebuah rencana tidak disahkan di tingkat tertinggi”.

China menyangkal pelanggaran di Xinjiang, tetapi pemerintah AS dan banyak kelompok HAM mengatakan Beijing melakukan genosida di sana.

Baca juga: China dan Rusia Kembali Desak DK PBB Cabut Sanksi untuk Korea Utara

Sementara itu, Wang juga mengecam KTT Demokrasi baru-baru ini yang diselenggarakan oleh AS. Washington menurutnya tidak dapat memutuskan apakah suatu negara demokratis atau tidak dengan tolok ukurnya sendiri.

“KTT untuk Demokrasi justru mengkhianati sifat asli AS sebagai penghancur demokrasi yang meninggalkannya dan menyamarkan sebagai pembela demokrasi,” kata Wang.

Wang meminta semua negara untuk bekerja sama mengatasi masalah global, untuk terus maju dengan pembangunan komunitas, dengan masa depan bersama bagi umat manusia.

Dia juga mengecam sanksi yang ditujukan kepada perusahaan SenseTime, dengan mengatakan keputusan itu "berdasarkan kebohongan dan informasi palsu".

Pada Senin (13/12/2021), perusahaan rintisan itu mengatakan menunda penawaran umum perdana senilai 767 juta dollar AS (Rp 10 triliun) di Hong Kong, setelah masuk daftar hitam oleh AS atas tuduhan genosida di Xinjiang.

Daftar hitam itu akan membuat bank investasi AS yang biasanya terlibat dalam daftar Hong Kong tidak mungkin terlibat, begitu juga bagi warga negara AS yang berinvestasi dalam penawaran tersebut.