Ribuan Warga Sudan Turun ke Jalan Tolak Kesepakatan Militer dan Perdana Menteri

KHARTOUM, KOMPAS.com - Ribuan pengunjuk rasa Sudan berunjuk rasa pada Kamis (25/11/2021) menentang perebutan kekuasaan militer bulan lalu, dan menolak kesepakatan yang dicapai antara jenderal tinggi yang melihat perdana menteri diangkat kembali.

Di Khartoum, para demonstran meneriakkan "rakyat menginginkan kejatuhan rezim". Di ibu kota kembar Omdurman yang lain meneriakkan "kekuasaan untuk rakyat, pemerintahan sipil adalah pilihan rakyat".

Baca juga: Hindari Pertumpahan Darah, PM Sudan Menjabat Lagi Usai Buat Kesepakatan dengan Militer

Jenderal Abdel Fattah al-Burhan merebut kekuasaan dan menahan Perdana Menteri Sudan Abdalla Hamdok pada 25 Oktober.

Tetapi setelah kecaman internasional dan protes massa, dia mengangkat kembali perdana menteri pada Minggu (21/11/2021).

Penyelenggara protes terkini di negara bagian Afrika timur laut itu menuduh Hamdok melakukan "pengkhianatan" dan berjanji akan terus menekan otoritas militer-sipil.

AFP melaporkan, minggu ini aktivis Sudan menyerukan demonstrasi "Hari Martir" pada Kamis (25/11/2021) melalui media sosial.

Protes itu juga digelar untuk menghormati 42 pengunjuk rasa yang tewas dalam tindakan keras pasca-kudeta, menurut jumlah terbaru dari petugas medis.

Baca juga: Dalam Bentrok Menentang Militer Sudan, Remaja 16 Tahun Tewas Tertembak di Kepala

Hamdok telah menjadi Perdana Menteri Sudan dalam pemerintahan transisi, sejak penggulingan penguasa otokratis lama Omar al-Bashir pada 2019.

Dia mengatakan pada Rabu (24/11/2021) bahwa dia telah bermitra dengan militer untuk "menghentikan pertumpahan darah" dan agar "kemajuan yang ada dua tahun terakhir tidak sia-sia".

Hamdok sendiri ditempatkan di bawah tahanan rumah setelah kudeta, yang memicu gelombang protes jalanan massal yang ditanggapi dengan tindakan keras mematikan oleh pasukan keamanan Sudan.

“Kesepakatan yang ditandatanganinya dengan Burhan menetapkan "tanggal yang jelas" untuk pemilihan bebas pertama Sudan dalam tiga dekade yang dijadwalkan Juli 2023,” kata perdana menteri.

Baca juga: Setelah Kudeta Berdarah, Militer Sudan Akan Kembalikan Posisi PM Abdalla Hamdok

Protests over military takeover in #Sudan keep on bedeviling the country's capital. Sixteen people were killed this Wednesday, and we can only guess what will happen next... pic.twitter.com/CCoHUzyHys

— RT (@RT_com) November 26, 2021

'Ujian kredibilitas'

Ada 12 dari 17 menteri dari blok yang menyerukan pemerintah murni sipil mengundurkan diri pada Senin (22/11/2021). Mereka menolak strategi Hamdok untuk terlibat dengan militer.

Menyimpan kemarahan mereka terhadap Burhan, pengunjuk rasa di Khartoum Utara meneriakkan bahwa "Burhan itu kotor".

Pengunjuk rasa juga menuduh jenderal Sudan itu telah "dibawa ke tampuk kekuasaan oleh kelompok ektremis", yang terkait dengan rezim lama Bashir.

Ihsan Omar, seorang saksi di Omdurman, mengaku menyaksikan sekitar 500 orang mengambil bagian dalam rapat umum.