ASEAN Tentang Keras Permintaan China Agar Junta Militer Myanmar Bergabung dalam KTT

BEIJING, KOMPAS.com - Seorang utusan China melobi negara-negara Asia Tenggara untuk mengizinkan pemimpin junta militer Myanmar menghadiri pertemuan puncak regional yang diselenggarakan oleh presiden China minggu depan, tetapi permintaan ini ditentangan keras.

Kedudukan Myanmar sebagai anggota dari 10 negara Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) menjadi sorotan, setelah kudeta 1 Februari. Ketika itu militernya menggulingkan pemerintah terpilih pemenang Nobel Aung San Suu Kyi, yang memicu kekacauan berdarah.

Baca juga: Aung San Suu Kyi Dijerat Junta Militer Myanmar Dakwaan Penipuan di Pemilu

Beberapa anggota ASEAN, kecewa dengan kembalinya krisis dan penindasan demokrasi di Myanmar. Usaha untuk menekan para jenderalnya telah dilakukan dengan mengeluarkan mereka dari pertemuan ASEAN.

Dalam keputusan yang belum pernah terjadi sebelumnya bulan lalu, para pemimpin ASEAN memblokir pemimpin junta militer Myanmar, Jenderal Senior Min Aung Hlaing, dari pertemuan puncak ASEAN.

Alasannya karena dia gagal memenuhi janji untuk mengizinkan utusan ASEAN bertemu dengan anggota parlemen yang digulingkan dalam kudeta.

Sebaliknya, para pemimpin ASEAN mengatakan seorang tokoh non-politik dari Myanmar harus diminta untuk hadir. Pada akhirnya, Myanmar tidak terwakili.

Baca juga: Junta Myanmar Bebaskan Danny Fenster, Jurnalis AS yang Dipenjara 11 Tahun

Empat sumber diplomatik dan politik di kawasan itu mengatakan Indonesia, Brunei, Malaysia dan Singapura menginginkan Min Aung Hlaing dilarang menghadiri pertemuan China-ASEAN 22 November yang diselenggarakan oleh Presiden China Xi Jinping.

"Malaysia, Indonesia, Singapura, dan Brunei telah sepakat untuk mempertahankan posisi yang sama dengan KTT ASEAN," kata sumber pemerintah di negara ASEAN yang menolak disebutkan namanya, merujuk pada permintaan agar Myanmar diwakili oleh tokoh non-politik.

Juru bicara kementerian luar negeri Indonesia Teuku Faizasyah, menegaskan pendiriannya yang teguh pada tokoh non-politik, mengacu pada "kebijaksanaan" yang ditunjukkan oleh para pemimpin sebelum KTT Oktober.

“Indonesia konsisten pada posisinya tentang siapa yang harus mewakili Myanmar dalam KTT pemimpin mendatang,” kata Faizasyah melansir Reuters pada Kamis (18/11/2021).

Indonesia telah menjadi salah satu kritikus ASEAN yang paling blak-blakan. Menteri luar negeri Retno Marsudi menyatakan bahwa Myanmar tidak boleh diwakili di tingkat politik sampai memulihkan demokrasi.

Kementerian luar negeri Malaysia menolak berkomentar. Kementerian luar negeri Singapura, Brunei dan Vietnam tidak segera menanggapi permintaan komentar Reuters.

Baca juga: Junta Militer Myanmar Penjarakan Jurnalis AS 11 Tahun

Kementerian luar negeri China tidak segera menanggapi permintaan komentar tetapi pada hari Selasa (16/11/2021), juru bicaranya, Zhao Lijian, mengatakan China mendukung semua pihak di Myanmar.

Termasuk, kata dia, dalam upaya mencari penyelesaian politik melalui dialog. China juga menyatakan akan bekerja dengan masyarakat internasional dalam upaya memulihkan stabilitas dan melanjutkan transformasi demokrasi.

Pemerintah militer Myanmar tidak menanggapi permintaan komentar.

Menjaga prinsip

Seorang diplomat regional yang diberi penjelasan tentang upaya lobi China mengatakan bahwa Utusan Khususnya untuk Urusan Asia Sun Guoxiang mengunjungi Singapura dan Brunei pekan lalu. Tetapi, mereka diberitahu bahwa Ming Aung Hlaing tidak dapat berpartisipasi dalam KTT virtual tersebut.

Sun, menghadapi oposisi ASEAN, kemudian mengatakan kepada Min Aung Hlaing pada pertemuan di ibukota Myanmar Naypyidaw pada akhir pekan bahwa China harus menerima sikap ASEAN.

China "akan mempertahankan prinsip perwakilan non-politik yang diterapkan oleh ASEAN", kata diplomat regional itu, mengutip Sun.

ASEAN selama beberapa dekade dikenal karena kebijakan keterlibatan dan non-intervensinya, tetapi kudeta Myanmar telah mengubahnya.

Baca juga: Bill Richardson, Juru Runding Ternama AS, Tiba di Myanmar dan Dijadwalkan Bertemu Junta

Pada April, ASEAN menengahi rencana lima poin pada pertemuan puncak para pemimpin khusus, yang dihadiri Min Aung Hlaing.

Isinya mencakup janji untuk mengakhiri kekerasan dan memungkinkan utusan ASEAN untuk memulai dialog dengan "semua pihak", termasuk anggota parlemen yang digulingkan.

Myanmar belum menindaklanjuti kesepakatan di Jakarta itu, dengan mengatakan pihaknya memiliki "peta jalan" sendiri untuk pemilihan baru.

Kepala junta militer Myanmar masih bisa tampil di KTT saat itu.

Myanmar adalah negara koordinator China untuk ASEAN tahun ini, yang berarti membantu memfasilitasi interaksinya dengan blok tersebut.

"Biasanya, anggota koordinator akan mengatur semuanya, seperti tautan virtual dan sebagainya," kata salah satu sumber.

Myanmar, tambah sumber itu, dapat menggunakan peran ini untuk "menempatkan" Min Aung Hlaing, bahkan jika negara-negara ASEAN lainnya keberatan.