Taliban Minta Amerika Serikat Bebaskan Aset Afghanistan yang Dibekukan

Taliban sebelumnya memerintah Afghanistan dari 1996 hingga 2001, memberlakukan kebijakan brutal yang melanggar hak asasi manusia, terutama bagi perempuan dan anak perempuan.

Kembalinya Taliban ke kursi kekuasaan telah memicu kekhawatiran tentang hak asasi manusia.

Sejak mengambil alih kekuasaan, para pemimpin kelompok Taliban telah berusaha untuk meyakinkan masyarakat internasional bahwa mereka berniat untuk melakukan hal-hal yang berbeda kali ini.

Baca juga: Bukan Ancaman Besar, Taliban Klaim Sudah Jinakkan ISIS di Afghanistan

Namun sejauh ini Taliban memutuskan untuk tidak menunjuk menteri perempuan dan sebagian besar melarang anak perempuan kembali ke sekolah menengah.

“Langkah-langkah praktis telah diambil menuju pemerintahan yang baik, keamanan dan transparansi,” tulis Muttaqi.

“Tidak ada ancaman yang diajukan ke kawasan atau dunia dari Afghanistan dan jalan telah diaspal untuk kerja sama positif,” ungkapnya.

Muttaqi mengatakan warga Afghanistan “memahami keprihatinan masyarakat internasional”, tetapi semua pihak perlu mengambil langkah positif untuk membangun kepercayaan.

Dia memperingatkan, Amerika Serikat berisiko lebih merusak reputasinya di negara itu "dan ini akan menjadi kenangan terburuk yang mendarah daging di Afghanistan di tangan Amerika".

“Kami berharap para anggota Kongres Amerika akan berpikir matang dalam hal ini,” tambahnya.

Baca juga: Pemimpin Tertinggi Taliban Peringatkan Adanya Pembangkang dan Penyusup