Taliban Tutup Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan dan Aktifkan Polisi Moral

KABUL, KOMPAS.com - Taliban terlihat telah menutup kementerian urusan perempuan Afghanistan dan menggantinya dengan kementerian yang pernah menerapkan doktrin agama dengan keras.

Pada Jumat (17/9/2021), penanda Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan itu dicopot, diganti dengan kementerian kebaikan dan kejahatan yang dulu terkenal karena menggerakkan polisi moral di jalan-jalan.

Melansir BBC pada Sabtu (18/9/2021), di media sosial muncul video yang menunjukkan para karyawan wanita di luar kantor kemeterian tersebut, mendesak Taliban membiarkan mereka bekerja kembali.

Baca juga: Taliban Larang Murid Putri SMP untuk Kembali ke Sekolah

Taliban replaced the Women's Affairs Ministry with the Ministry of Vice and Virtue. #Kabul #Afghanistan pic.twitter.com/odVd4avdHx

— Khalil Noori (@KhalilNoori) September 17, 2021

Selama Taliban memerintah pada 1990-an, kementerian kebaikan dan kejahatan memaksakan aturan Islam yang ketat dan pembatasan keras terhadap perempuan.

Dalam 20 tahun terakhir, perempuan Afghanistan telah berjuang untuk memperoleh sejumlah hak dasar, tetapi sekarang ada kekhawatiran bahwa kemajuan terkait itu akan dilanggar oleh pemerintahan sementara Taliban yang semuanya laki-laki.

Kepala koresponden internasional BBC Lyse Doucet, di Kabul, mengatakan bahwa tampak ada ketidaksesuaian yang berkembang antara janji dan kebijakan Taliban.

Baca juga: Pakar: China dan Pakistan Tawarkan Dukungan ke Pemimpin Taliban

Para pemimpin Taliban telah berjanji bahwa mereka memahami telah berubah, akan fokus pada kesejahteraan masyarakat, khususnya memperhatikan hak perempuan.

Kelompok hak asai manusia sebelumnya telah mengkritik kementerian kebaikan dan kejahatan telah membungkam perbedaan pendapat, dengan keras memberlakukan pembatasan pada warga, terutama perempuan dan anak perempuan, menyebarkan ketakutan dan ketidakpercayaan di seluruh komunitas.

Namun, anggota Taliban mengatakan lembaga itu penting, "Tujuan utamanya adalah untuk melayani Islam. Oleh karena itu, wajib memiliki Kementerian Kebajikan," kata seorang anggota Taliban, Mohammad Yousuf, kepada New York Post.

Baca juga: Taliban Tembak Mati Ibu yang Gendong Bayinya Usai Demo di Kabul Afghanistan

Apa yang dilakukan oleh pelayanan kebajikan dan kejahatan?

Nama lengkap kementerian tersebut menurut plang di kompleks pemerintahan Kabul, adalah Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan.

Kementerian tersebut sudah ada sebelum Taliban berkuasa untuk pertama kali, tetapi berkembang selama pemerintahan mereka antara 1996 dan 2001.

Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan bertanggung jawab untuk mengerahkan apa yang disebut polisi moralitas ke jalan-jalan, untuk menegakkan interpretasi ketat Taliban terhadap hukum agama Islam, yang dikenal sebagai Syariah.

Kementerian Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan selama era Taliban menjadi terkenal karena polisi moralitas memukuli wanita yang dianggap berpakaian "tidak sopan" atau yang berada di luar tanpa wali laki-laki.

Anak perempuan tidak diizinkan untuk menerima pendidikan setelah sekolah dasar, sebuah tindakan yang kini dilaporkan telah diperkenalkan kembali oleh kelompok tersebut.

Baca juga: Taliban Larang Staf Wanita Masuk Kementerian Urusan Perempuan Afghanistan

Hiburan seperti musik dan tarian dilarang, dan aktivitas seperti bermain catur atau menerbangkan layang-layang dilarang.