Indonesia Adakan Pembicaraan dengan WHO untuk Jadi Pusat Vaksin Global

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sedang dalam pembicaraan dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) serta enam perusahaan obat untuk menjadi pusat vaksin global.

Kepada Reuters, Menteri Kesehatan (Menkes) Indonesia Budi Gunadi Sadikin merinci strategi ambisius untuk pertama kalinya.

Dia mengatakan dalam sebuah wawancara bahwa Indonesia akan memulai inisiatif, dengan memprioritaskan pembelian vaksin Covid-19 dari perusahaan yang berbagi teknologi dan mendirikan fasilitas di Indonesia.

"Kami bekerja sama dengan WHO untuk menjadi salah satu pusat manufaktur global untuk mRNA," ujarnya melansir Reuters pada Kamis (16/9/2021).

Baca juga: Gerak Cepat, 50 Persen Lebih Penduduk Jepang Terima Vaksin Covid-19 Penuh, November Akan Longgarkan Pembatasan

Budi mengaku telah melobi langsung Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus dalam perjalanan awal bulan ini ke Eropa.

"WHO telah menunjuk Afrika Selatan sebagai lokasi pertama, dan saya mengatakan bahwa secara logis Indonesia harus menjadi yang kedua."

"Pusat transfer teknologi" yang baru adalah bagian dari strategi WHO untuk mendistribusikan produksi vaksin secara lebih luas secara global.

Strategi ini juga dibuat untuk membangun kapasitas di negara-negara berkembang, dalam membuat vaksin generasi baru seperti suntikan mRNA berbasis asam nukleat Moderna dan Pfizer, yang dapat dengan cepat diadaptasi untuk menangani virus baru varian.

Upaya untuk mengembangkan basis produksi vaksin Covid-19 di Afrika Selatan akan fokus pada upaya untuk meniru upaya Moderna.

Akan tetapi, kurangnya kemajuan dalam pembicaraan dengan perusahaan AS berarti proyek tersebut akan memakan waktu, menurut seorang pejabat senior WHO kepada Reuters.

Sementara itu, Budi mengatakan Indonesia tertarik untuk membangun keahlian dalam vaksin mRNA, serta vaksin vektor virus seperti yang diproduksi oleh AstraZeneca.

Baca juga: Singapura Catat Kasus Covid-19 Harian Terburuk, Rencana Pembukaan Kembali Dihentikan

Jaminan halal

Seorang juru bicara WHO mengatakan Indonesia adalah salah satu dari 25 negara berpenghasilan rendah dan menengah, yang menyatakan minatnya untuk menjadi tuan rumah pusat vaksin. Namun WHO menolak untuk mengatakan apakah itu adalah kandidat utama.

Menurut Menkes, Indonesia berada di posisi yang tepat untuk mengekspor vaksin ke seluruh dunia.

Alasannya, karena Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim terbesar di dunia dan dapat menjamin bahwa vaksinnya halal, atau diperbolehkan menurut Islam.

Indonesia bergulat dengan salah satu wabah Covid-19 paling parah di Asia dan mencatat lebih dari 4,1 juta infeksi dan 139.000 kematian, meskipun para ahli kesehatan masyarakat mengatakan angka sebenarnya kemungkinan beberapa kali lebih tinggi.

Tingkat infeksi dan kematian di Indonesia telah menurun tajam dalam beberapa minggu terakhir.

Masalahnya dengan hanya 25 persen dari populasi targetnya (208 juta orang) yang diinokulasi penuh terhadap Covid-19, Indonesia masih memiliki upaya vaksinasi besar-besaran di masa depan. Terutama karena kemungkinan harus memberikan vaksin booster ketiga.

Baca juga: Tolak Vaksin Covid-19 China, Elite Korea Utara Diduga Hanya Mau Vaksin Efektivitas Tinggi

Budi mengatakan perusahaan farmasi Indonesia sedang berdiskusi dengan produsen dan pengembang vaksin Anhui, Walvax, Sinovac, Genexine, Arcturus Therapeutics dan Novavax.

Pembicaraan berkisar dari proses dasar "isi dan selesaikan", hingga produksi hulu, penelitian dan pengembangan, tambahnya.

“Kami membuka peluang yang sama juga kepada AstraZeneca. Kami juga terbuka untuk rekanan yang sudah ada Pfizer,” ujarnya. "Kami terbuka untuk siapa saja."

Bambang Heriyanto, sekretaris perusahaan Bio Farma, perusahaan obat milik negara terbesar di Indonesia, membenarkan pembicaraan sedang berlangsung. Langkah pertama menurutnya adalah berkolaborasi dalam transfer teknologi.

Adapun kata dia, perlu dua atau tiga tahun untuk membangun fasilitas produksi yang beroperasi penuh.

Budi mengatakan Indonesia akan menggunakan kepemimpinannya dalam kelompok G-20 mulai Desember, untuk mempromosikan keamanan kesehatan global dan mempersiapkan pandemi berikutnya setelah virus corona, yang juga dikenal sebagai SARS-CoV-2.

"Tidak ada yang bisa menjamin bahwa SARS-CoV-3 dan 4 tidak akan datang," pungkas pria yang sebelumnya menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN itu.

Baca juga: WHO: Vaksin Covid-19 untuk Dunia Tahun Ini Lebih Sedikit