Pemerintahan Sementara Taliban Atas Afghanistan Dituduh Ingkar Janji

"Mereka merindukan perdamaian dan stabilitas di negara, di mana mereka dan anak-anak mereka bisa makmur," tuturnya.

Ia menyoroti janji-janji Taliban untuk menerapkan aturan denan citra yang lebih moderat, termasuk melincdungi hak-hak perempuan.

"Bertentangan dengan jaminan Taliban yang akan menegakkan hak-hak perempuan, selama 3 pekan terakhir para perempuan malah semakin dikucilkan dari ruang publik," ujarnya.

Baca juga: Pesawat Komersial Pertama Mendarat di Kabul sejak Taliban Berkuasa, Ini Nama Maskapainya

Bachelet mengulangi seruannya kepada Dewan Hak Asasi Manusia PBB untuk membentuk "mekanisme khusus" untuk memantau situasi hak asasi manusia di Afghanistan dalam upaya untuk memastikan akuntabilitas atas pelanggaran.

Beberapa kelompok hak asasi dan negara juga menyuarakan harapan bahwa sidang Dewan Hak Asasi Manusia PBB saat ini, akan menghasilkan langkah lebih jauh.

Sebelumnya pada Agustus, sidang dewan terhenti dalam memerintahkan penyelidikan internasional atas pelanggaran di negara tersebut.

Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia PBB pada Senin (13/9/2021) mengatakan bahwa negaranya mendukung "mandat yang kuat" bagi badan tersebut untuk memantau situasi hak asasi manusia di Afghanistan.

"Kami menuntut dari Taliban agar mereka menghormati hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan dan minoritas," katanya, seraya menambahkan bahwa itu akan menjadi "patokan" untuk keterlibatan dan bantuan di masa depan.

Baca juga: Komandan Taliban Telepon Langsung Polisi Afghanistan, Beri Perintah Kembali Amankan Bandara