Moise yang mulai menjabat pada 2017, mendapatkan tuduhan korupsi serta protes massa setelah dia menolak untuk mundur pada Februari 2021, meski para pemimpin oposisi, pembela hak asasi, dan pakar hukum berpendapat bahwa masa jabatannya telah berakhir.
Presiden Haiti telah memerintah dengan dekrit sejak Januari 2020 setelah masa jabatan parlemen dibiarkan berakhir, sementara beberapa lembaga utama pemerintah tidak berfungsi.
Baca juga: Diduga Terlibat Pembunuhan Presiden Haiti, Kepala Keamanan Moise Ditangkap
Pemerintahan Moise juga diwarnai gelombang kekerasan geng di Port-au-Prince yang menyebabkan banyak korban tewas, ribuan mengungsi, dan memicu tuduhan dari kelompok-kelompok hak asasi bahwa “diamnya otoritas negara membuktikan ketidaktertarikan total mereka terhadap pelanggaran besar-besaran dan sistematis” hak-hak masyarakat.
Di tengah ketidakjelasan dan persaingan klaim tentang siapa yang akan mengambil kendali setelah pembunuhan presiden Moise, Haiti menunjuk perdana menteri sementara yang baru, Ariel Henry pada Juli.
Henry telah berjanji untuk mengadakan pemilihan "secepat mungkin" untuk mengeluarkan negara dari krisis politik.
Namun para pemimpin masyarakat sipil Haiti yang terkemuka mempertanyakan, apakah mengadakan pemungutan suara akhir tahun ini, memungkinkan di tengah ketidakamanan dalam negeri yang meluas.
Pemungutan suara di akhir 2021 adalah sebuah desakan terutama dari PBB dan Amerika Serikat, di antara aktor-aktor internasional lainnya.
Baca juga: Presiden Haiti Akhirnya Dimakamkan Selang 2 Pekan Setelah Dibunuh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.