Dukungan Mayoritas Lenyap, pemerintahan PM Malaysia Muhyiddin di Ujung Tanduk

PUTRAJAYA, KOMPAS.com – Krisis politik berkepanjangan yang mendera Malaysia memasuki babak terbaru. Teka-teki mengenai mayoritas parlemen Perdana Menteri Muhyiddin Yassin yang terus diragukan mulai terjawab.

Analisa yang dilakukan Kompas.com menunjukan koalisi Perikatan Nasional pimpinan Muhyiddin saat ini hanya didukung sekitar 101 anggota Dewan Rakyat.

Angka ini jauh di bawah minimal 111 kursi yang diperlukan Muhyiddin untuk mencapai mayoritas parlemen.

Baca juga: Posisi PM Malaysia Muhyiddin Kritis, Siapa Calon Penggantinya?

Total anggota Dewan Rakyat adalah 222 di mana 2 kursi saat ini kosong.

Kemelut perpecahan internal UMNO

Kursi PM Muhyiddin yang telah dipegangnya selama 17 bulan akan sangat bergantung kepada dukungan dari mitra koalisi Partai Organisasi Nasional Melayu Bersatu (UMNO).

Mengantongi 38 parlementarian, UMNO saat ini dilanda konflik internal antara blok yang mendukung Muhyiddin dan blok yang menentangnya.

Dipimpin Deputi Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob, 24 parlementarian UMNO memilih tetap mendukung PM berusia 74 tahun itu hingga pemilu dini digelar setelah meredanya pandemi Covid-19 di Malaysia.

Dari 24 parlementarian ini, 13 di antaranya adalah anggota kabinet Muhyiddin yang menjadi faktor utama mengapa mereka memilih mengamankan posisinya dengan mendukung pemerintahan Perikatan Nasional.

Baca juga: PM Malaysia Tidak Akan Mengundurkan Diri, tapi...

Adapun dua menteri UMNO yaitu Menteri Energi dan Sumber Daya Alam Shamsul Anuar Nasarah dan Menteri Pendidikan Tinggi Noraini Ahmad memilih mencabut dukungan ke Muhyiddin dengan melepas kursi menteri mereka.

14 parlementarian UMNO yang menentang Muhyiddin dimotori oleh Presiden partai Ahmad Zahid Hamidi dan mantan Perdana Menteri Najib Razak.

Zahid menyatakan Majelis Tinggi UMNO dengan suara bulat menarik dukungan terhadap koalisi Perikatan Nasional. Dia mewanti-wanti sanksi akan dijatuhkan kepada anggota partai yang membangkang termasuk Ismail yang menjabat sebagai Wakil Presiden UMNO.

Zahid juga menegaskan bahwa partai terbesar "Negeri Jiran" itu tetap loyal kepada Yang di-Pertuan Agong Sultan Abdullah. UMNO merespons teguran Raja Malaysia kepada Muhyiddin, karena pemerintahannya mencabut status darurat tanpa persetujuan Raja.

UMNO menerangkan Presiden Partai Bersatu itu sudah melakukan kesalahan karena melangkahi kewenangan Sultan Abdullah yang sangat dihormati oleh warga Malaysia terutama oleh suku Melayu.

Baca juga: UMNO Tarik Dukungan, PM Malaysia Kehilangan Suara Mayoritas

Muhyiddin sendiri terus mengeklaim dia masih mengantongi mayoritas parlemen dan yakin akan memenangkan mosi tidak percaya pada bulan September.

PM ke-8 Malaysia itu juga dengan implisit menyindir pencabutan dukungan Zahid dan Najib karena dia kukuh menolak mengintervensi kasus korupsi yang sedang membelit dua politisi itu.

Politik dagang sapi hampir dipastikan akan terjadi selama sebulan ke depan. Muhyiddin berpacu dengan waktu untuk meminta parlementarian yang menentangnya agar mengubah dukungan politik mereka.

Iming-iming imbalan politik dan ancaman kasus hukum menjadi senjata ampuh yang lumrah di kancah perpolitikan Malaysia.

Baca juga: Mahathir Gabung Anwar Ibrahim Tuntut Muhyiddin Lengser dari Kursi PM Malaysia

Koalisi oposisi Pakatan Harapan telah mendesak Ketua Parlemen untuk segera menggelar sidang khusus mosi tak percaya.

Politisi oposisi termasuk mantan Perdana Menteri Mahathir Mohamad menilai mengecam Muhyiddin mengulur-ulur waktu untuk menggalang kembali dukungannya yang telah lenyap.

Jika gagal, Muhyiddin sangat besar kemungkinan harus mengundurkan diri sebagai orang nomor satu Malaysia. Dia memiliki opsi membubarkan parlemen dan menggelar pemilu dini. Namun opsi itu hampir mustahil saat ini karena masih tingginya penyebaran Covid-19.

Sultan Abdullah akan memiliki kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi PM Malaysia berikutnya.