Oposisi Namibia Kritisi Permintaan Maaf Genosida dari Jerman

"Pengakuan kesalahan dan permintaan kami (Jerman) untuk meminta maaf, bagaimanapun, merupakan langkah penting untuk menangani kejahatan dan membentuk masa depan bersama," katanya.

Negosiasi dilakukan oleh pejabat dari kedua pemerintah, tetapi perwakilan Herero dan Nama terlibat erat.

Pemerintah Namibia menyambut baik pengakuan Jerman atas kejahatannya. Juru bicara Presiden Jerman Hage Geingob Alfredo Hengari mengatakan kepada kantor berita Perancis AFP bahwa itu adalah "langkah pertama ke arah yang benar."

Baca juga: 3 Pertimbangan Indonesia Tolak R2P dan Pencegahan Genosida di Sidang Umum PBB

Namun menurut laporan ABC News pada Jumat (28/5/2021), beberapa anggota oposisi politik di Namibia mengkritik perjanjian tersebut.

Seorang wakil dari partai oposisi terbesar negara Afrika Selatan, Gerakan Demokratik Populer (PDM), menyebutnya sebagai "penghinaan" terhadap Namibia.

Perwakilan Jerman "tidak bernegosiasi dengan iktikad baik," surat kabar harian The Namibia mengutip pernyataan anggota parlemen Inna Hengari.

"Jika Namibia menerima uang dari Jerman, uang itu harus diberikan kepada para pemimpin tradisional komunitas yang terkena dampak, bukan ke pemerintah," kata perwakilan dari partai Gerakan Rakyat Tak Bertanah (LPM).

Pemimpin oposisi Mike Kavekotora dari Demokrasi dan Kemajuan (RDP) juga menuduh pemerintah Presiden Namibia Geingob "mengecualikan" Nama dan Herero dalam prosesnya.

"Saya rasa ini bukan yang terbaik yang bisa diperoleh pemerintah Namibia dan Jerman," kritiknya.

Beberapa anggota parlemen meminta berbagai partai oposisi untuk bersatu dan dengan suara bulat menolak kesepakatan antara kedua negara. Mereka terus memperdebatkan reparasi langsung kepada keturunan korban genosida.