Oposisi Namibia Kritisi Permintaan Maaf Genosida dari Jerman

WINDHOEK, KOMPAS.com - Lebih dari 100 tahun setelah kejahatan dilakukan, Jerman secara resmi mengaku pada Jumat (28/5/2021), telah melakukan genosida sebagai kekuatan kolonial di tempat yang sekarang disebut Namibia.

Setelah negosiasi bertahun-tahun, pemerintah Jerman mengakui kekejaman yang dilakukan terhadap kelompok etnis Herero dan Nama sebagai genosida.

Baca juga: Proses Gencatan Senjata Israel-Hamas Diwarnai Saling Tuduh Genosida

Negara asal Hitler itu mengatakan akan membayar biaya reparasi genosida kepada negara di wilayah Afrika Selatan tersebut.

"Sebagai tanda pengakuan atas penderitaan tak terukur yang menimpa para korban, kami ingin mendukung Namibia dan keturunan para korban dengan program substansial sebesar 1,1 miliar euro (sekitar 1,3 miliar dollar AS) untuk rekonstruksi dan pembangunan," kata Menteri Luar Negeri Jerman Heiko Maas.

Jerman juga mengatakan akan secara resmi meminta maaf atas kejahatan tersebut.

Sebelumnya, delegasi dari kedua negara mencapai kesepakatan tentang deklarasi politik bersama, setelah hampir enam tahun bernegosiasi.

Kekaisaran Jerman adalah kekuatan kolonial di tempat yang sekarang disebut Namibia pada 1884 hingga 1915. Selama waktu itu, mereka memadamkan pemberontakan berulang-ulang secara brutal.

Sejarawan percaya bahwa pasukan Jerman di tempat yang kemudian dikenal sebagai Afrika Barat Daya Jerman itu membunuh sekitar 65.000 dari 80.000 populasi Herero. Jumlah itu ditambah setidaknya setengah dari 20.000 orang Nama di wilayah tersebut.

Baca juga: Palestina dan Israel Saling Tuduh Genosida di Debat Khusus PBB

Permintaan resmi untuk pengampunan dilakukan oleh Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier, pada sebuah upacara di parlemen Namibia.

Sebanyak 1,1 miliar euro (Rp 18,5 triliun) harus dibayarkan selama 30 tahun. Tujuannya terutama untuk mendukung proyek-proyek di daerah, di mana sebagian besar etnis Herero dan Nama telah menetap.

Proyek-proyek tersebut akan berfokus pada reformasi lahan, pertanian, infrastruktur pedesaan, pasokan air dan pelatihan kejuruan.

Akan tetapi, pemerintah Jerman menekankan bahwa pengakuannya atas genosida dan pembentukan dana bantuan tidak dilakukan menurut klaim hukum apa pun untuk kompensasi, melainkan karena kewajiban politik dan moral.

"Saya senang dan bersyukur bahwa kami telah berhasil mencapai kesepakatan dengan Namibia tentang bagaimana menangani bersama-sama bab paling gelap dalam sejarah kita bersama," kata Maas.

"Tujuan kami adalah dan menemukan jalan bersama menuju rekonsiliasi sejati untuk mengenang para korban."

Baca juga: Indonesia Tolak R2P dan Pencegahan Genosida di Sidang Umum PBB, Ini Tanggapan Ahli

Ada pun menurut Maas, pengakuan Jerman tidak semata-mata untuk menjustifikasi kesalahan masa lalu negara itu dan segera beralih ke masa depan.

"Pengakuan kesalahan dan permintaan kami (Jerman) untuk meminta maaf, bagaimanapun, merupakan langkah penting untuk menangani kejahatan dan membentuk masa depan bersama," katanya.

Negosiasi dilakukan oleh pejabat dari kedua pemerintah, tetapi perwakilan Herero dan Nama terlibat erat.

Pemerintah Namibia menyambut baik pengakuan Jerman atas kejahatannya. Juru bicara Presiden Jerman Hage Geingob Alfredo Hengari mengatakan kepada kantor berita Perancis AFP bahwa itu adalah "langkah pertama ke arah yang benar."

Baca juga: 3 Pertimbangan Indonesia Tolak R2P dan Pencegahan Genosida di Sidang Umum PBB

Namun menurut laporan ABC News pada Jumat (28/5/2021), beberapa anggota oposisi politik di Namibia mengkritik perjanjian tersebut.

Seorang wakil dari partai oposisi terbesar negara Afrika Selatan, Gerakan Demokratik Populer (PDM), menyebutnya sebagai "penghinaan" terhadap Namibia.

Perwakilan Jerman "tidak bernegosiasi dengan iktikad baik," surat kabar harian The Namibia mengutip pernyataan anggota parlemen Inna Hengari.

"Jika Namibia menerima uang dari Jerman, uang itu harus diberikan kepada para pemimpin tradisional komunitas yang terkena dampak, bukan ke pemerintah," kata perwakilan dari partai Gerakan Rakyat Tak Bertanah (LPM).

Pemimpin oposisi Mike Kavekotora dari Demokrasi dan Kemajuan (RDP) juga menuduh pemerintah Presiden Namibia Geingob "mengecualikan" Nama dan Herero dalam prosesnya.

"Saya rasa ini bukan yang terbaik yang bisa diperoleh pemerintah Namibia dan Jerman," kritiknya.

Beberapa anggota parlemen meminta berbagai partai oposisi untuk bersatu dan dengan suara bulat menolak kesepakatan antara kedua negara. Mereka terus memperdebatkan reparasi langsung kepada keturunan korban genosida.