Akibat Kudeta Militer dan Covid-19, Setengah Populasi Myanmar Terancam Miskin

Situasi semakin memburuk saat militer melakukan kudeta. UNDP memproyeksikan, angka kemiskinan di Myanmar semakin bertambah.

UNDP memperingatkan bahwa semua laporan ekonomi sejak kudeta militer menunjukkan bahwa negara itu mendekati keruntuhan ekonominya.

Dilaporkan bahwa aksi protes, pemogokan, aksi militer, pengurangan mobilitas, dan gangguan layanan publik, seperti perbankan, logistik, dan akses internet, semakin menghancurkan aktivitas ekonomi.

Baca juga: PBB: Separuh Penduduk Myanmar Terancam Jatuh Miskin hingga 2022

Setelah kudeta, investasi asing langsung mengering, termasuk untuk proyek-proyek yang ada, karena negara-negara barat menjatuhkan sanksi pada rezim militer.

Hampir 200.000 pekerja garmen dan sekitar 300.000 hingga 400.000 pekerja konstruksi kehilangan pekerjaan mereka setelah kudeta.

UNDP mengatakan, wanita dan anak-anak adalah pihak yang paling parah terkena krisis Covid-19 dan pemerintahan militer, terutama di daerah perkotaan.

Kota-kota Myanmar juga menjadi pusat wabah virus corona dan tindakan keras militer.

Tanpa tindakan korektif yang cepat terhadap kebijakan ekonomi, sosial, politik dan hak asasi manusia, UNDP memprediksi Myanmar berpotensi gagal mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan pada 2030.

Badan tersebut menambahkan, dukungan internasional akan memainkan peran penting dalam menjaga kesejahteraan penduduk Myanmar.

Baca juga: Uni Eropa Siap Bantu Pulihkan Demokrasi di Myanmar