Update Ledakan Bom Kantor Pemerintahan di China, Kepolisian Ungkap Pelaku dan Jumlah Korban

BEIJING, KOMPAS.com - Empat orang tewas akibat ledakan bom rakitan di sebuah kantor pemerintah desa di China selatan, dalam aksi protes sosial yang jarang terjadi di negara itu.

Seorang pria berusia 59 tahun diduga bertanggung jawab atas alat peledak itu. Pelaku juga tewas dalam ledakan tersebut, menurut keterangan polisi setempat di akun resmi Weibo mereka.

Dilaporkan juga terdapat lima orang terluka dalam ledakan tersebut.

Insiden itu terjadi di dekat kota selatan Guangzhou pada Senin pagi (22/3/2021) di desa kecil Mingjing.

Desa yang dihuni sekitar 3.000 penduduk ini, masuk dalam proyek pembangunan kembali properti utama, yang mengharuskan relokasi penduduk setempat.

Baca juga: Ledakan Besar di Kantor Pemerintahan China Beberapa Tewas dan Terluka

Sebuah video yang dibagikan di situs berita Jiemian menunjukkan kantor yang hancur, dengan darah berceceran di dinding dan setidaknya dua orang tidak bergerak di tanah.

Media lokal mengatakan ledakan itu terjadi di kantor komite desa, yang memutuskan hal-hal terkait dengan penggunaan lahan.

Guangzhou Daily melaporkan pejabat telah memberikan 270 hektar tanah kepada pengembang di Shanghai tahun lalu, untuk membangun kembali desa tua supaya dapat menarik wisatawan.

Proyek delapan miliar yuan (Rp 17,7 triliun) ini melibatkan relokasi petani yang berada di lahan tersebut.

Beberapa orang yang mengaku tinggal di dekat daerah itu melontarkan komentar secara online, mengatakan serangan itu dipicu oleh perselisihan soal kompensasi.

AFP tidak dapat memverifikasi secara independen bahwa keduanya terkait.

Baca juga: Ledakan di Kantor Pemerintah China Diduga Ulah Warga yang Geram

Tidak jelas berapa banyak keluarga yang akan direlokasi untuk proyek tersebut.

Para petani di “Negeri Tirai Bambu” telah menghadapi penggusuran paksa dan perampasan tanah ilegal selama beberapa dekade, karena negara itu berpacu menuju urbanisasi.

Hal ini seringkali menyebabkan keresahan sosial.

Pemerintah daerah telah mengambil lahan dari satu juta hingga lima juta pekerja pertanian setiap tahun antara tahun 2005 hingga 2015.

Pengambilan lahan seringkali melanggar undang-undang penggunaan lahan nasional, dengan sedikit atau tanpa kompensasi, menurut sebuah studi oleh Universitas Hong Kong.

Dalam perombakan besar-besaran terhadap undang-undang propertinya tahun lalu, China memberi hakim kebebasan yang lebih besar untuk memutuskan masalah tersebut.

Beijing juga membatasi pengaruh pejabat lokal, dan pengadilan pada akhirnya masih berpihak kepada Partai Komunis.