Warga Hong Kong Harus Jadi Patriot sebagai Bukti Loyalitas ke Partai Komunis China

HONG KONG, KOMPAS.com - Loyalitas kepada Partai Komunis China akan menjadi kunci untuk memutuskan apakah seorang warga Hong Kong adalah patriot.

Aturan itu disampaikan oleh seorang pejabat senior China pada Selasa (9/3/2021), saat Beijing menyusun undang-undang baru guna mengatur politik Hong Kong.

UU baru ini termasuk perubahan besar-besaran pada sistem pemilu Hong Kong, melarang siapa pun yang tidak cukup setia untuk mencalonkan diri, dan mengurangi pengaruh sejumlah kecil posisi yang dipilih langsung.

Baca juga: Kapal Selam Jepang Tabrak Kapal Hong Kong Saat Menyembul ke Permukaan

Beijing berdalih, "aturan patriot" diperlukan untuk memulihkan stabilitas dan menutup celah yang mengakomodasi kekuatan anti-China.

Namun, para kritikus merasa aturan itu semakin mengekang demokrasi Hong Kong.

"Ketika kita berbicara tentang patriotisme, kita tidak berbicara tentang abstraksi mencintai budaya atau sejarah China, melainkan mencintai Republik Rakyat China yang ada saat ini di bawah kepemimpinan Partai Komunis China," urai Song Ru'an Wakil Komisaris Kementerian Luar Negeri China di Hong Kong.

"Patriot harus menghormati Partai Komunis China," katanya dikutip dari AFP.

"Kami akan meninjau apakah para kandidat memenuhi kriteria itu."

Baca juga: Demo Hong Kong Diajukan Raih Nobel Perdamaian

Apa maksudnya patriot?

Istilah "patriot memerintah Hong Kong" diciptakan pada 1984 oleh pemimpin reformis China saat itu, Deng Xiaoping, sebagai cara mendukung kebebasan Hong Kong tanpa melupakan tanah airnya.

Patriot, menurut Deng, harus mengakui Hong Kong bagian dari China dan mendukung kemakmurannya di masa depan, tetapi tidak perlu menjadi loyalis partai.

"Kami tidak menuntut mereka mendukung sistem sosialis China, kami hanya meminta mereka mencintai tanah air dan Hong Kong," teran Deng Xiaoping.

Namun, di masa kepemimpinan Xi Jinping China menerapkan langkah otoriter dan mengubah makna patriot menjadi lebih ketat.

Baca juga: Hong Kong Lockdown Terketat untuk Lawan Gelombang Keempat Covid-19

Setelah Beijing memberlakukan UU Keamanan Nasional, banyak pembangkang tenar Hong Kong dipenjara dan beberapa kabur ke luar negeri.

Menurut Song, China tidak berusaha menciptakan pemerintahan monolitik di Hong Kong.

"Hong Kong adalah masyarakat majemuk di mana ada perpaduan budaya China dan Barat."

"Tapi siapa pun yang menentang sistem fundamental negara dan merusak tatanan konstitusional Hong Kong tidak dianggap patriot sejati," lanjutnya.

Baca juga: Hong Kong Tangkap Massal Anggota Parlemen dan Aktivis Pro-demokrasi Terkait Hukum Keamanan Nasional