Dubes China: AS Juga Perlu Diperiksa Soal Asal Usul Covid-19

BEIJING, KOMPAS.com - Duta Besar China untuk Amerika Serikat (AS) meminta Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) juga melakukan penyelidikan pada AS terkait asal usul virus Covid-19.

Duta Besar Cui Tiankai menuding balik AS setelah ditanya tentang klaim virus Covid-19 berasal dari sebuah laboratorium di provinsi Wuhan.

“Saya pikir ketika orang membuat tuduhan, mereka harus membuktikan tuduhan tersebut. Dan mengatakan hal-hal ini pada saat kita masih dihadapkan dengan pandemi bertentangan dengan semangat kemanusiaan," kata diplomat utama China kepada jaringan kepada Fareed Zakaria CNN pada Senin (8/2/2021).

Selanjutnya dia menekankan kelompok ahli dari WHO sudah benar-benar bekerja bersama rekan mereka di Wuhan.

“Mereka bekerja sangat keras. Mereka mencoba melihat semua fakta. Kami sangat mendukung pekerjaan mereka,” lanjut Cui mengutip New York Post.

Menurutnya, selanjutnya pasti ada kebutuhan untuk penelusuran lebih lanjut yang harus dilakukan bahkan di seluruh dunia untuk benar-benar melacak asal virus.

Dikonfirmasi lebih lanjut soal transparansi China, khususnya apakah para ilmuwan dari WHO diizinkan memiliki akses penuh ke China, Cui tidak memberi jawaban tegas.

Sebaliknya, dia bertanya mengapa AS tidak juga diselidiki.

“Mereka sudah berada di Wuhan. Mereka telah berada di Wuhan selama beberapa hari. Pertanyaan saya adalah, apakah mereka akan diizinkan datang ke sini (AS) untuk melakukan hal yang sama?”

Baca juga: Tim WHO Tidak Temukan Asal-usul Virus Corona di Wuhan

Kepada Washington Post pada Mei tahun lalu, duta besar China untuk AS itu mengambil nada yang sedikit berbeda. Cui sempat mengakui kasus virus pertama yang diketahui ada di Wuhan.

Meski tetap saja, dia berargumen, “Itu hanya berarti Wuhan adalah korban pertama virus. Jadi meminta kompensasi kepada korban sangatlah konyol."

China menghadapi sorotan internasional selama beberapa tahun terakhir terkait aktivitas mereka di Hong Kong dan penahanan massal warga Uighur.

Sejak tahun lalu, tekanan global pada “Negeri Panda” semakin besar di tengah penolakan mereka untuk menerima tanggung jawab atas kurangnya transparansi dan kelalaian pada awal wabah Covid-19.

Keraguan transparansi China

Ketika virus tumbuh sepenuhnya di luar kendali Beijing tahun lalu, pejabat Partai Komunis China dan media pemerintah dituding melakukan pelanggaran.

Pasalnya mereka memuji penanganan pandemi virus corona oleh rezim Komunis, sambil meningkatkan upaya agresif untuk memerangi kecaman internasional.

Partai Komunis China berulang kali memberikan jaminan bahwa ia bereaksi dengan cepat dan tepat terhadap krisis.

Namun kenyataannya, pemerintah tidak meluncurkan rencana nasional untuk memerangi pandemi sampai kasus pertama di luar China ditemukan. Tepatnya pada 13 Januari di Thailand.

Seminggu sebelum China mulai memberi laporan kepada WHO, lebih dari 3.000 orang yang tidak diketahui terpapar dan terinfeksi selama minggu itu. Sementara pemerintah Beijing tetap diam.

Baca juga: Warga Wuhan Kenang Setahun Meninggalnya Dr Li Wenliang

Dokter China (34 tahun) yang mencoba mengeluarkan peringatan pertama tentang virus corona mematikan di Wuhan. Dibungkam oleh polisi, kemudian meninggal karena penyakit itu pada Februari 2020.

Pada 30 Desember 2020, Dr. Li Wenliang mengirimkan peringatan melalui aplikasi perpesanan WeChat. Dia memperingatkan sesama lulusan sekolah kedokteran di China untuk mengenakan pakaian pelindung demi menghindari infeksi.

Saat itu beberapa pasien dari pasar makanan laut lokal menunjukkan gejala yang mirip dengan SARS.

Wenliang adalah salah satu dari delapan whistleblower yang mencoba menyuarakan kewaspadaan dini tentang virus baru saat itu. Tapi pernyataannya dikecam oleh pihak berwenang dan disebut "rumor."

Dia dipanggil ke Biro Keamanan Umum dan diminta untuk menandatangani surat di mana dia mengaku telah membuat "komentar palsu" yang telah "sangat mengganggu ketertiban sosial."

Baca juga: Tim WHO Kunjungi Pasar Seafood Wuhan, Dijaga Ketat dan Tertutup