[Cerita Dunia] Kenapa Burma Berubah Menjadi Myanmar? Berikut Kisahnya

KOMPAS.com – Militer Myanmar yang dikenal sebagai Tatmadaw merebut kekuasaan dari pemerintah sipil pada Senin (1/2/2021).

Kudeta militer tersebut merupakan ketiga kalinya sejak negara di Asia Tenggara itu merdeka dari pendudukan Inggris pada 1948.

Sebelum bernama Myanmar, negara tersebut mulanya bernama Burma sebagaimana dilansir dari The Indian Express.

Namun, pada 1989, Tatmadaw mengubah nama Burma menjadi Myanmar.

Baca juga: [Cerita Dunia] Es Krim yang Populer ketika Alkohol Dilarang di Amerika Sebelum Perang Dunia II

Kenapa Burma menjadi Myanmar?

Ketika Inggris mencaplok apa yang sekarang menjadi Myanmar selama abad ke-19, mereka menyebutnya Burma berdasarkan kelompok etnik dominan, Burman.

Setelah itu, Inggris mengaturnya sebagai salah satu provinsi kolonial India.

Pengaturan ini berlanjut hingga 1937 dan akhirnya Burma dipisahkan dari provinsi kolonial India dan dijadikan koloni terpisah.

Bahkan setelah negara itu merdeka pada 1948, negara itu tetap menggunakan nama peninggalan Inggris yakni Persatuan Burma.

Pada 1962, militer mengambil alih pemerintahan untuk pertama kalinya dan mengubah nama resminya pada 1974 menjadi Republik Sosialis Persatuan Burma.

Baca juga: [Cerita Dunia] 25 Tahun Hari Korban Kejahatan Nazi Hitler

Pada 1988 terjadi aksi protes massal yang membuat Jenderal Ne Win terguling dan posisinya digantikan oleh junta militer yang baru.

Insiden tersebut membuat kerusuhan berskala besar dan ribuan orang dilaporkan tewas. Massa mengubah nama Republik Sosialis Persatuan Burma menjadi Persatuan Burma.

Tapi setahun kemudian, pada 1989, junta militer mengadopsi undang-undang yang mengubah nama negara itu menjadi Persatuan Myanmar.

Selain mengubah nama, junta militer mengubah nama ibu kota dari Rangoon menjadi Yangon. Namun pada 2005, ibu kota dipindah ke Naypyidaw.

Baca juga: [Cerita Dunia] Krisis Suez dan Melemahnya Kekuatan Kolonialis Lama

Mengapa pergantian nama itu kontroversial?

Saat mengubah nama negara, militer mengatakan bahwa mereka berupaya meninggalkan nama yang diwarisi dari masa kolonial.

Selain itu, mereka juga berdalih perubahan nama itu untuk menyatukan 135 kelompok etnik yang diakui secara resmi, bukan hanya orang Burman.

Para pengkritik mengecam langkah tersebut dengan alasan bahwa Myanmar dan Burma memiliki arti yang sama dalam bahasa Burma.

Hanya saja, Myanmar adalah cara yang lebih formal untuk menyebut Burma, sebuah kata yang digunakan dalam bahasa sehari-hari.

Baca juga: [Cerita Dunia] Chamoy Thipyaso Dipenjara 141.078 Tahun, Korbannya 16.000 Orang

Perubahan nama lain seperti Rangoon menjadi Yangon, hanya mencerminkan kesesuaian yang lebih besar dengan bahasa Burma, tidak lebih.

Selain itu, perubahan nama tersebut hanya terjadi dalam versi Bahasa Inggris.

Para simpatisan pro-demokrasi mengatakan bahwa pergantian nama itu tidak sah karena tidak diputuskan oleh rakyat.

Akibatnya, banyak pemerintah di seluruh dunia menentang junta militer dan terus menyebut negara itu Burma dan ibu kotanya, Rangoon.

Baca juga: [Cerita Dunia] Sebelum Rentetan Kecelakaan Pesawat Terjadi, Ini Dia yang Pertama

Kapan nama Myanmar mulai diterima?

Pada 2010-an, rezim militer memutuskan untuk melakukan transisi negara menuju demokrasi.

Meski angkatan bersenjata tetap kuat, lawan politiknya dibebaskan dan pemilihan umum diizinkan untuk diadakan.

Pada 2015, partai Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) pimpinan Aung San Suu Kyi memenangi mayoritas kursi di parlemen Myanmar.

Ketika debat Myanmar versus Burma menjadi kurang terpolarisasi, sebagian besar pemerintah asing dan organisasi internasional memutuskan untuk mengakui Myanmar sebagai nama resmi.

Namun, banyak juga negara, seperti Australia, memutuskan untuk menggunakan Burma maupun Myanmar sebagai sarana untuk memberi sinyal dukungan bagi transisi demokrasi di dalam negeri dan pada saat yang sama mengikuti protokol diplomatik.

Baca juga: [Cerita Dunia] Kisah Heroik Kapten Sully Selamatkan 150 Penumpang Pesawat

Suu Kyi, yang menjadi pemimpin de facto negara itu pada 2016, juga menyatakan dukungannya untuk menggunakan Myanmar atau Burma. Namun, tidak semua negara mengikutinya.

AS tetap menjadi salah satu dari sedikit negara yang tidak mau menyebut Myanmar dan tetap menyebut negara itu sebagai Burma.

Hal itu ditegaskan Presiden AS Joe Biden saat memberi kecaman terhadap kudeta militer dengan menyebut negara itu sebagai Burma.

“AS mencabut sanksi terhadap Burma selama dekade terakhir berdasarkan kemajuan menuju demokrasi. Pembalikan kemajuan itu akan membutuhkan peninjauan segera terhadap undang-undang sanksi kami,” ujar Biden.

Baca juga: [Cerita Dunia] Serba-serbi Tembok Berlin, Kenapa Dibangun dan Bagaimana Robohnya?