Negara Ini Ingin Bendung "Kekuatan” Perusahaan Media Sosial Raksasa karena “Sensor” Trump

Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan pekan lalu bahwa penangguhan permanen akun media sosial Trump dapat "bermasalah" pada pembatasan kebebasan berpendapat, menurut juru bicaranya.

"Hak fundamental ini dapat diintervensi. Tetapi menurut hukum dan dalam kerangka yang ditentukan oleh legislator, ini tidak sesuai dengan keputusan manajemen platform media sosial," kata Steffen Seibert kepada wartawan di Berlin, Senin (11/1/2021).

Di Brasil, Presiden Jair Bolsonaro, sekutu utama Trump, telah mempromosikan perusahaan media sosial saingan seperti Parler dan Telegram.

Baca juga: Twitter Tangguhkan 70.000 Akun Penyebar Teori Konspirasi

Aktivis politik seperti Alexei Navalny dari Rusia dan Ai Weiwei dari China juga mengkritik tindakan terhadap Trump. Mereka membandingkannya dengan penyensoran yang mereka lihat di negara-negara otoriter.

Sementara aktivis Iran telah menyarankan bahwa jika Trump dilarang karena menghasut kekerasan, maka pemimpin tertinggi negara itu, Ayatollah Ali Khamenei, seharusnya juga diperlakukan sama.

Baik pemerintah Meksiko dan Polandia memiliki hubungan yang kuat dengan Trump.

López Obrador menunda ucapan selamat kepada Presiden Terpilih Joe Biden hingga lebih dari sebulan setelah pemilihan November. Sedangkan Polandia menawarkan untuk menjadi tuan rumah pangkalan militer AS yang disebut "Fort Trump."

Kaye mengatakan bahwa meski ada argumen global yang sah tentang regulasi media sosial, waktu dan konteks gerakan tersebut menimbulkan kekhawatiran tentang motif mereka.

"Pemerintah ini telah menuntut perusahaan mengambil tindakan tegas terhadap ujaran kebencian dan hasutan selama bertahun-tahun," kata Kaye.

"Sekarang saat hal itu dilakukan, dalam konteks pemberontakan yang pada dasarnya atau setidaknya bisa dibilang dipromosikan oleh Presiden Amerika Serikat, Mereka melawan tindakan itu."