Perancis Tuduh Iran Kembangkan Senjata Nuklir, Ini Jawaban Teheran

TEHERAN, KOMPAS.com – Menteri Luar Negeri Perancis Jean-Yves Le Drian menuding Iran telah membangun senjata nuklir.

Pernyataan Le Drian tersebut dikeluarkan dalam wawancara dengan Journal du Dimanche yang diterbitkan pada Sabtu (16/1/2021).

Peryataan LeDrian tersebut langsung dibantah oleh Iran sebagaimana dilansir dari Reuters, Minggu (17/1/2021).

Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif pada Minggu membantah pernyataan Le Drian tersebut dan menyebutnya sebagai omong kosong yang tidak masuk akal.

Baca juga: Iran Uji Coba Rudal Balistik Lagi, Mampu Jangkau Samudra Hindia

Bantahan tersebut disampaikan Zarif melalui akun Twitter-nya sambil menandai akun Twitter Le Drian, @JY_LeDrian.

“Rekan yang terhormat: Anda memulai karir kabinet Anda dengan menjual senjata ke penjahat perang Arab Saudi. Hindari omong kosong yang tidak masuk akal tentang Iran,” tulis Zarif.

Perancis di bawah pemerintah Presiden Prancis Emmanuel Macron memang telah menuai kritik dari beberapa negara dan kelompok hak asasi manusia atas dukungannya terhadap tindakan Arab Saudi.

Pasalnya, penjualan senjata ke Arab Saudi tersebut dikhawatirkan berpotensi untuk digunakan dalam operasi di Yaman.

Baca juga: Pengawal Revolusi Iran Gencar Latihan Militer di Tengah Ketegangan Tinggi dengan AS

“Anda mengganggu kestabilan wilayah Kami. Berhentilah melindungi penjahat yang menggergaji para pengkritiknya dan menggunakan senjata Anda untuk membantai anak-anak di Yaman," imbuh Zarif.

Le Drian sendiri sebelumnya menjabat sebagai Menteri Pertahanan Perancis.

Iran juga menyangkal tudingan dari tiga partai besar di Eropa yang menuduh Teheran mulai mengembangkan bahan bakar berbasis uranium untuk reaktor penelitian.

Ketiga partai besar tersebut mengatakan, upaya Iran tersebut melanggar perjanjian nuklir Iran dengan kekuatan Barat dan memiliki implikasi militer yang serius.

Baca juga: Di Depan Kapal Selam AS, Iran Pamerkan Peluncuran Rudal Jelajahnya

Perjanjian nuklir Iran yang bernama Rencana Aksi Komprehensif Bersama (JCPOA) ditandatangani oleh Amerika Serikat (AS), Perancis, Jerman, Inggris, Uni Eropa, Rusia, Iran, dan China pada 2015.

Namun, AS di bawah pemerintahan Presiden Donald Trump secara sepihak menarik diri dari kesepakatan itu pada 2018.

Zarif lantas mengkritik Perancis, Jerman, dan Inggris karena gagal menegakkan perjanjian ketika Trump secara sepihak menarik diri dan memulihkan sanksi ekonomi yang keras terhadap Iran.

Presiden AS terpilih Joe Biden, telah berjanji untuk mengembalikan AS ke dalam kesepakatan JCPOA jika Iran kembali mematuhi perjanjian itu untuk memberlakukan pembatasan ketat pada kegiatan nuklirnya dengan imbalan pencabutan sanksi.

Baca juga: Kapal Tankernya Masih Ditahan Iran, Korea Selatan Minta Bantuan Qatar

Biden sedianya akan dilantik menjadi Presiden AS pada 20 Januari mendatang.

Sebagai reaksi terhadap kebijakan yang telah diambil Trump, Iran secara bertahap dilaporkan telah melanggar batasan kesepakatan itu.

Tetapi Teheran mengatakan, pihaknya dapat dengan cepat membalikkan langkah-langkah itu jika Washington terlebih dahulu mencabut sanksinya.

Baca juga: Menlu AS Sebut Iran sebagai Bajak Laut di Selat Hormuz