Pemerintahan Trump Kembalikan Kuba dalam Daftar Negara Pendukung Terorisme

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Pemerintahan Donald Trump pada Senin (11/1/2021) mengumumkan bahwa Kuba kembali masuk ke dalam daftar AS sebagai negara pendukung terorisme.

Melansir Reuters pada Selasa (12/1/2021), langkah tersebut disebut sebagai upaya mempersulit pemerintahan Joe Biden yang akan dilantik pada 20 Januari, untuk menghidupkan kembali detente era Obama dengan Havana.

Bersisa 9 hari sebelum Presiden Republikan, Donald Trump melepaskan jabatannya, Menteri Luar Negeri AS, Mike Pompeo menyampaikan kebijakan tersebut.

Kuba dimasukan kembali ke dalam daftar karena "berulang kali memberikan dukungan terhadap aksi terorisme internasional" dengan menyembunyikan buronan AS dan para pemimimpin Kolombia yang bermasalah.

Baca juga: Begitu Ingin Menyingkirkan Trump, Ketua DPR AS: Dia adalah Ancaman

Pompeo juga mengutip dukungan keamanan Kuba yang diperintah Komunis untuk Presiden Venezuela Nicolas Maduro, yang katanya telah pemimpin sosialis itu untuk mempertahankan kekuasaannya dan menciptakan "lingkungan yang permisif untuk teroris internasional hidup dan berkembang di Venezuela".

"Dengan langkah ini, kami sekali lagi akan meminta pertanggungjawaban pemerintah Kuba dan mengirimkan pesan yang jelas bahwa rezim (Fidel) Castro harus mengakhiri dukungan terorisme internasional dan subversi keadilan AS," ujar Pompeo dalam sebuah pernyataan.

Mengembalikan Kuba ke daftar dapat diartikan kemunduran lebih lanjut dari detente yang diatur oleh mantan Presiden Demokrat Barack Obama di antara musuh-musuh lama Perang Dingin.

Baca juga: Seorang Polisi Meninggal 3 Hari Setelah Demo Pendukung Trump di Capitol, Diduga Bunuh Diri

Keputusan Obama untuk secara resmi menghapus Kuba dari daftar terorisme pada 2015 merupakan langkah penting untuk memulihkan hubungan diplomatik saat itu.

Sementara, keputusan pemerintahan Trump tersebut menyusul peninjauan hukum selama berbulan-bulan, dengan beberapa pakar administrasi mempertanyakan kebijakan itu, kata seseorang yang mengetahui masalah tersebut kepada Reuters, berbicara dengan syarat anonim.

Trump telah menekan Kuba sejak dia berkuasa pada 2017, mengetatkan pembatasan perjalanan AS dan pengiriman uang ke Kuba, serta memaksa sanksi terhadap pengiriman minyak Venezuela ke negara itu.

Baca juga: Ketahuan Ikut Unjuk Rasa Sambil Bawa Kartu Pegawai, Pendukung Trump Ini Dipecat

Biden mengatakan selama kampanye pemilihannya bahwa ia akan membalikkan segera berbagai kebijakan Trump di Kuba yang "menimbulkan bahaya terhadap orang Kuba dan sama sekali tidak memajukan demokrasi serta hak asasi manusia".

Sehingga, langkah Trump akan dapat mempersulit Biden untuk melanjutkan pemulihan hubungan ketika dia menjabat. Suriah, Iran, dan Korea Utara adalah negara lain dalam daftar pendukung terorisme.

"Kami telah mencatat manuver (Trump) selama hari-hari terakhir ini," kata seorang pejabat Biden.

"Tim transisi sedang meninjau masing-masing manuver tersebut," lanjutnya.

Baca juga: Media Sosial Parler Raib Saat Trump Butuh Corong Baru

Senator Demokrat Patrick Leahy, seorang pendukung setia pemulihan hubungan Obama, mengutuk Pompeo dengan mengatakan "terorisme domestik di Amerik Serikat merupakan ancaman yang jauh lebih besar bagi orang Amerika."

"Kami mengutuk AS mengumumkan penunjukan munafik dan sinis #Kuba sebagai Negara yang mendukung terorisme," kata Menteri Luar Negeri Kuba Bruno Rodriguez di Twitter.

Bagi Kuba penetapan pemerintahan Trump itu memiliki makna simbolis yang berat bagi Havana, yang telah lesu selama beberapa dekade, meskipun tidak jelas seberapa besar dampak praktisnya.

Penetapan itu disertai adanya larangan atas bantuan ekonomi AS, larangan ekspor senjata AS, kontrol atas barang-barang "penggunaan ganda" dengan aplikasi militer dan sipil, dan persyaratan bahwa Amerika Serikat menentang pinjaman ke Kuba oleh institusi seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional.

Baca juga: DPR AS Rencanakan Pemakzulan Kedua Trump pada Rabu Pekan Ini