Pindahkan Pengungsi Rohingya, Pemerintah Bangladesh Tuai Kontroversi

"Saudaraku hilang selama dua hari terakhir. Kami kemudian mengetahui bahwa dia sekarang di sini (kamp transit), dari mana dia akan dibawa ke pulau itu. Dia tidak akan pergi dengan sukarela," kata Ahmed.

Kantor Perserikatan Bangsa-Bangsa di Bangladesh mengeluarkan pernyataan singkat pada hari Kamis yang mengatakan pihaknya tidak terlibat dan memiliki informasi terbatas.

Dikatakan, PBB tidak diizinkan secara independen untuk menilai keamanan, kelayakan, dan keberlanjutan pulau itu sebagai tempat tinggal.

Dikatakan bahwa para pengungsi harus dapat membuat keputusan yang bebas dan terinformasi tentang relokasi. Begitu berada di sana, mereka juga harus memiliki akses ke pendidikan dan perawatan kesehatan dan dapat pergi jika mereka mau.

Baca juga: Nasib Kelompok Rohingya Setelah 3 Tahun Eksodus dari Tanah Kelahiran

Fasilitas lebih baik?

Namun Menteri Luar Negeri Bangladesh A.K. Abdul Momen menyebut, klaim kelompok hak asasi itu sebagai kebohongan. Menurutnya fasilitas di pulau itu jauh lebih baik daripada di kamp-kamp.

Pemerintah Bangladesh telah memutuskan untuk membawa sekitar 23.000 keluarga ke Bhashan Char secara sukarela.

"Kamp-kamp saat ini sangat padat ... Mereka pergi secara sukarela," katanya seperti dikutip AFP.

Beberapa aktivis hak lokal mengatakan beberapa keluarga telah setuju untuk pindah ke pulau itu karena situasi hukum dan ketertiban yang berlaku di kamp-kamp tersebut.

Setidaknya tujuh orang Rohingya tewas dan banyak rumah dibakar beberapa bulan terakhir dalam serangan yang dilakukan oleh kelompok ekstrimis Rohingya.

Sejak Mei, pulau tersebut telah menjadi rumah bagi 306 pengungsi Rohingya yang dicegat dari kapal di jalur laut berbahaya menuju Malaysia dan Indonesia.