Para Pejabat di AS Nyatakan Pemilu AS Aman, Tolak Klaim Donald Trump

WASHINGTON DC, KOMPAS.com – Sebuah koalisi yang berisi pejabat federal dan negara bagian di Amerika Serikat (AS) mengeluarkan pernyataan bersama yang mengatakan bahwa tidak ada bukti yang menunjukkan bahwa pemilihan umum (pemilu) AS telah dicurangi.

Pernyataan tersebut sekaligus merupakan bantahan terhadap klaim Presiden AS Donald Trump yang menyebut bahwa pemilu AS telah dicurangi sebagaimana dilansir dari Associated Press, Jumat (13/11/2020).

Pernyataan itu menambahkan bahwa pemilu AS yang digelar pada 3 November tersebut adalah pemilu yang paling aman sepanjang sejarah berdirinya AS.

Para pejabat yang mengeluarkan pernyataan bersama itu adalah para anggota Komite Eksekutif Dewan Koordinasi Pemerintah Infrastruktur Pemilu (GCC) dan anggota Dewan Koordinasi Sektor Infrastruktur Pemilihan (SCC).

"Meskipun kami mengetahui ada banyak klaim dan peluang yang tidak berdasar untuk informasi yang salah tentang proses pemilihan kita, kami dapat meyakinkan Anda bahwa kami memiliki kepercayaan penuh pada keamanan dan integritas pemilihan kita, dan Anda juga harus melakukannya," tulis pernyataan itu.

Baca juga: Akses Informasi Intelijen yang Penting untuk Biden Ditunda oleh Trump

Pernyataan itu juga mengatakan jika rakyat AS memiliki pertanyaan, mereka bisa mengajukannya kepada para petugas pemilu AS sebagai sumber yang terpercaya.

Pernyataan tersebut disebarluaskan oleh Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, sebuah lembaga keamanan siber milik pemerintah AS sekaligus lembaga yang memelopori upaya perlindungan terhadap pemilu AS.

Pernyataan tersebut juga disebarkan oleh Direktur Cybersecurity and Infrastructure Security Agency, Chris Krebs, melalui Twitter. Beberapa waktu lalu, dia dikabarkan akan dipecat oleh Trump.

Krebs telah vokal di Twitter dalam berulang kali meyakinkan rakyat AS bahwa pemilu AS terjamin aman dan suara mereka pasti dihitung.

Pernyataan tersebut mengatakan bahwa mereka tidak menemukan bukti bahwa sistem pemilu AS telah menghapus suara secara sengaja, mengubah suara, atau telah disusupi dengan cara apa pun.

Baca juga: Pilpres AS: Trump Tak Terima Kalah, Ajukan Gugatan Kedua di Michigan

Mereka mengatakan bahwa seluruh negara bagian yang keluar dengan hasil kemenangan tipis untuk setiap calon presiden (capres) juga memiliki catatan.

Hal itu memungkinkan adanya penghitungan ulang untuk setiap surat suara jika diperlukan. Selain itu, catatan tersebut juga digunakan untuk mengidentifikasi sekaligus mengoreksi setiap kesalahan.

“Pemilu (AS) 3 November adalah yang paling aman dalam sejarah Amerika. Saat ini, di seluruh negeri, petugas pemilu sedang meninjau dan memeriksa ulang seluruh proses pemilu sebelum menyelesaikan hasilnya,” tulis pernyataan itu.

Pernyataan tersebut sangat kontras dengan klaim tak berdasar dari Trump yang menyatakan bahwa adanya kecurangan dalam pemilu AS yang menurutnya dapat memengaruhi perolehan suara.

Tim Kampanye Trump dan sekutunya juga turut meneriakkan hal yang sama.

Baca juga: Trump Kalah Pilpres, Bagaimana Kelanjutan Nasib TikTok di AS?

Mereka berteriak bahwa terdapat sejumlah masalah pada tanda tangan, amplop kerahasiaan, cap pos pada surat suara yang masuk, serta potensi surat suara yang salah pilih atau hilang.

Tim Kampanye Trump juga meluncurkan gugatan hukum yang mengeluhkan bahwa pengamat pemilu mereka tidak dapat memeriksa proses pemungutan suara.

Banyak dari gugatan tersebut telah ditolak oleh hakim dalam beberapa dalam beberapa jam setelah mereka mengajukan gugatan tersebut karena kurangnya bukti yang dibawa.

Di sisi lain, capres dari Partai Demokrat Joe Biden memenangkan suara Electoral College (Dewan Elektoral) di wilayah swing state.

Hal itu membuatnya melampai 270 suara elektoral yang dibutuhkan untuk melenggang ke Gedung Putih.

Baca juga: 592 Surat Suara Pilpres AS yang Digugat Trump Tak Kantongi Bukti