“Meskipun akan ada sengketa hukum yang membutuhkan ajudikasi, hasilnya cukup jelas bahwa proses transisi sekarang harus dimulai,” kata surat dari Pusat Transisi Presiden.
GSA mengatakan dalam sebuah pernyataan pada Sabtu (7/11/2020) bahwa pihaknya masih memastikan kandidat yang menang berdasarkan proses yang ditetapkan dalam Konstitusi.
Ilmuwan politik mengatakan kepada Reuters bahwa mereka optimistis tentang ketahanan kerangka hukum ini.
Terlepas dari permusuhan antara Trump dan Biden di jalur kampanye, pemerintahan Trump awal tahun ini mematuhi persyaratan UU untuk menyediakan ruang di kantor federal dan sumber daya pemerintah untuk kampanye Biden.
Baca juga: Melania Trump Bujuk Suaminya untuk Terima Kemenangan Joe Biden
Selain itu, pejabat pemerintah bersumpah untuk menegakkan Konstitusi AS.
Sumpah tersebut membutuhkan pengakuan Biden sebagai presiden yang akan datang jika dia memenangi Electoral College, terlepas dari apa yang dikatakan Trump, kata Robert Chesney, seorang profesor hukum keamanan nasional di University of Texas.
“Saya merasa sangat sulit untuk percaya bahwa militer, Dinas Rahasia, FBI, atau bagian lain dari birokrasi yang relevan akan sejalan dengan Trump jika Electoral College atau pengadilan mengatakan sebaliknya,” kata Chesney.
Baca juga: Foto Viral Sampul Majalah TIME... to go Bergambar Trump, Ini Faktanya...
Dua purnawirawan tentara AS mengangkat kemungkinan bahwa militer AS bisa secara paksa menyingkirkan Trump dari Gedung Putih.
Kemungkinan tersebut menyeruak melalui sebuah surat terbuka yang ditujukan kepada jenderal tertinggi AS, Mark Milley, pada Agustus.
"Jika Donald Trump menolak untuk meninggalkan jabatan setelah berakhirnya masa jabatan konstitusionalnya, militer AS harus memecatnya dengan paksa, dan Anda harus memberikan perintah itu," kata surat yang diterbitkan di Defense One.
Surat tersebut ditulis oleh John Nagl, seorang purnawirawan perwira Angkatan Darat AS, dan Paul Yingling, purnawirawan letnan kolonel Angkatan Darat AS.
Tetapi sejumlah pihak menentang langkah tersebut dan mengatakan langkah seperti itu akan lebih baik diserahkan kepada Dinas Rahasia AS.
Baca juga: Pesan Bolsonaro untuk Trump, Teman Dekatnya: Ia Bukan Orang Terpenting di Dunia
Pasalnya, mengutip prinsip dasar hukum AS, bahwa personel militer harus menghindari masalah penegakan hukum domestik.
"Kita memiliki proses konstitusional untuk menangani ini, dan militer tidak ada di dalamnya," kata Kori Schake, Direktur Kebijakan Luar Negeri dan Pertahanan di American Enterprise Institute.
Chesney menambahkan jika Trump benar-benar menolak meninggalkan Gedung Putih, pada 20 Januari dia akan menjadi penyusup.
"Agen Rahasia akan datang dan mengawal dia keluar," kata Chesney.
Baca juga: Kalah Pilpres AS, Trump Dirumorkan Akan Diceraikan Melania
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.