DPR AS Gelar Pemungutan Suara untuk Beri Persetujuan Bantuan ke Ukraina

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) AS siap mengadakan pemungutan suara mengenai bantuan militer Amerika senilai puluhan miliar dolar untuk Ukraina dan Israel pada akhir pekan ini.

Meski demikian, langkah tersebut mendapat perlawanan dari kongres. Bantuan masih bergantung pada koalisi bipartisan yang rapuh untuk mengatasi hambatan prosedural dan legislatif yang sulit.

Menurut Ketua DPR Mike Johnson, ia bertekad untuk membawa masalah ini ke pemungutan suara, bahkan jika hal itu dapat membahayakan kekuasaannya.

Baca juga: Drone Ukraina Serang Belgorod, 2 Warga Sipil Tewas

Pemungutan suara untuk Ukraina akan diawasi dengan ketat di Kyiv, yang telah sangat bergantung pada bantuan tersebut seiring kemajuan pesat pihak Rusia di medan perang.

Sebagaimana diberitakan BBC pada Sabtu (20/4/2024), DPR akan melakukan pemungutan suara untuk menyetujui usulan terakhir pada hari Sabtu ini.

Senat dapat menyetujui paket tersebut secepatnya pada akhir pekan ini. Presiden Joe Biden telah berjanji untuk menandatanganinya menjadi undang-undang.

Diketahui, proposal bantuan luar negeri Johnson memberikan $60,8 miliar ke Ukraina, $26,4 miliar ke Israel, dan $8,1 miliar ke kawasan Indo-Pasifik, termasuk Taiwan.

DPR akan melakukan pemungutan suara terhadap masing-masing komponen secara individual, sehingga meningkatkan kemungkinan bahwa beberapa komponen akan disetujui dan yang lainnya akan gagal.

Apapun yang disahkan akan digabungkan menjadi satu RUU yang kemudian harus disetujui secara keseluruhan oleh Senat sebelum sampai ke meja presiden.

Johnson juga berjanji untuk memperkenalkan RUU reformasi imigrasi yang berisi ketentuan-ketentuan yang disukai oleh Partai Republik yang konservatif dalam upaya untuk memenangkan dukungan mereka terhadap paket bantuan tersebut.

Baca juga: Pertama Kali, Ukraina Tembak Jatuh Pesawat Pengebom Rusia

Akan tetapi, RUU perbatasan tampaknya tidak mungkin disahkan karena memerlukan dukungan dua pertiga anggota DPR.