Tim Kampanye Trump Diselidiki atas Dugaan Pelanggaran Hukum Federal

Kompas.com - 06/11/2020, 11:28 WIB
Foto yang dirilis Gedung Putih menunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendengarkan panggilan telepon dari Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan Kepala Staf Gabungan Mark Milley, pada Minggu (4/10/2020) di ruang konferensi RS Militer Walter Reed, Bethesda, Maryland. THE WHITE HOUSE/TIA DUFOUR via APFoto yang dirilis Gedung Putih menunjukkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump mendengarkan panggilan telepon dari Wakil Presiden Mike Pence, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, dan Kepala Staf Gabungan Mark Milley, pada Minggu (4/10/2020) di ruang konferensi RS Militer Walter Reed, Bethesda, Maryland.

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Kantor Penasihat Khusus Amerika Serikat (AS) membuka penyelidikan terhadap tuduhan bahwa tim kampanye Trump menggunakan Gedung Putih sebagai pusat komando kampanye Trump, yang melanggar hukum federal.

Langkah penyelidikan itu disampaikan oleh Perwakilan Demokrat, Bill Pascrell, pada Kamis (5/11/2020).

Dalam pernyataannya itu, Pascrell mengatakan, pengawas federal memberitahunya bahwa unit khusus "telah membuka penyelidikan terhadap tuduhan itu untuk menentukan, apakah Hatch Act dilanggar", seperti yang dilansir dari Reuters pada Jumat (6/11/2020).

Presiden Donald Trump dilaporkan memantau pemilihannya kembali di ruang tamu Gedung Putih pada Selasa (3/11/2020), kemudian berbicara kepada sekitar 200 pendukung yang berkumpul di Ruang Timur gedung itu.

Baca juga: Trump Ngamuk-ngamuk di Twitter karena Pilpres AS, Greta Thunberg: Tenang Donald, Tenang!

Pascrell telah meminta penasihat khusus, Henry Kerner, untuk menyelidiki laporan yang menunjukkan bahwa Trump menggunakan ruang di Gedung Kantor Eksekutif Eisenhower yang berdekatan dengan Gedung Putih, sebagai "ruang perang" kampanye.

Anggota parlemen New Jersey mengatakan, Trump juga diperkirakan mendapatkan pengarahan di kediaman Gedung Putih dan Oval Office sepanjang hari oleh pejabat kampanye.

Menurut anggota parlemen tersebut dapat membuat pejabat cabang eksekutif berisiko melanggar hukum federal.

Baca juga: Trump Jr Dorong Ayahnya untuk Perang Total Lawan Penipuan Pilpres AS

Hatch Act adalah undang-undang federal yang disahkan pada 1939 dan berisi pembatasan aktivitas politik karyawan federal, kecuali presiden dan wakil presiden.

Gedung Putih membantah adanya pelanggaran hukum federal.

"Baik aktivitas resmi pejabat Administrasi, maupun aktivitas politik apa pun yang dilakukan oleh anggota Administrasi, dilakukan sesuai dengan Hatch Act," kata juru bicara Gedung Putih, Judd Deere.

Baca juga: Update Pilpres AS: Biden Dekati Angka Keramat, Trump Mengamuk

Halaman:

Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Bus Gandeng Tabrak Pembatas Jalan, Menggelantung di Jembatan Layang

Bus Gandeng Tabrak Pembatas Jalan, Menggelantung di Jembatan Layang

Global
Pemilu Uganda, Diktator Yoweri Museveni Menang untuk Keenam Kalinya

Pemilu Uganda, Diktator Yoweri Museveni Menang untuk Keenam Kalinya

Global
Viral Video Anjing Menangis Saat Mencari Sahabatnya yang Hilang Dicuri Orang

Viral Video Anjing Menangis Saat Mencari Sahabatnya yang Hilang Dicuri Orang

Global
Akhir Era Kanselir Jerman Angela Merkel Dimulai Saat CDU Memilih Pemimpin Partai Baru

Akhir Era Kanselir Jerman Angela Merkel Dimulai Saat CDU Memilih Pemimpin Partai Baru

Global
[Cerita Dunia] Sebelum Rentetan Kecelakaan Pesawat Terjadi, Ini Dia yang Pertama

[Cerita Dunia] Sebelum Rentetan Kecelakaan Pesawat Terjadi, Ini Dia yang Pertama

Global
Jajak Pendapat AS: Mayoritas Warga AS Tidak Ingin Trump Menjabat Lagi

Jajak Pendapat AS: Mayoritas Warga AS Tidak Ingin Trump Menjabat Lagi

Global
Berteman dengan China, Negara Kerajaan Ini Dapat 1 Juta Vaksin Sinovac Gratis

Berteman dengan China, Negara Kerajaan Ini Dapat 1 Juta Vaksin Sinovac Gratis

Global
Luo Lili, Sosialita yang Bunuh Diri Sambil Peluk Bayinya karena Depresi Hamil Tak Dinikahi

Luo Lili, Sosialita yang Bunuh Diri Sambil Peluk Bayinya karena Depresi Hamil Tak Dinikahi

Global
5 Racun Paling Mematikan di Dunia, Kena Sedikit Saja Langsung Tewas Seketika

5 Racun Paling Mematikan di Dunia, Kena Sedikit Saja Langsung Tewas Seketika

Global
Makin Kewalahan, Hampir 40 Persen Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit Brasil Meninggal Dunia

Makin Kewalahan, Hampir 40 Persen Pasien Covid-19 Dirawat di Rumah Sakit Brasil Meninggal Dunia

Global
Pfizer Mengurangi Pengiriman Vaksin ke Eropa untuk Sementara Waktu

Pfizer Mengurangi Pengiriman Vaksin ke Eropa untuk Sementara Waktu

Global
Trump Akan Pindah ke Rumah Baru Tepat Saat Joe Biden Dilantik

Trump Akan Pindah ke Rumah Baru Tepat Saat Joe Biden Dilantik

Global
Pemerintah Trump Lanjutkan Eksekusi Mati Saat Sisa Jabatan Tinggal Hitungan Hari

Pemerintah Trump Lanjutkan Eksekusi Mati Saat Sisa Jabatan Tinggal Hitungan Hari

Global
Pemimpin Mayoritas Senat Minta Politisi Republik Pakai “Hati Nurani” Saat Putuskan Pemakzulan Trump

Pemimpin Mayoritas Senat Minta Politisi Republik Pakai “Hati Nurani” Saat Putuskan Pemakzulan Trump

Global
Kerusuhan Capitol Hill Dirancang Sejak Jauh-jauh Hari, Polisi Kecolongan

Kerusuhan Capitol Hill Dirancang Sejak Jauh-jauh Hari, Polisi Kecolongan

Global
komentar
Close Ads X