"Warga asli Papua terus menerus menderita akibat pelanggaran hak asasi," ujar Bob Loughman, PM Vanuatu di Sidang Umum PBB yang digelar secara virtual di tengah pandemi Covid-19.
"Tahun lalu, pemimpin dari Forum Kepulauan Pasifik telah meminta dengan hormat agar Pemerintah Indonesia mengizinkan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia berkunjung ke provinsi Papua Barat. Hingga saat ini hanya ada sedikit kemajuan."
Baca juga: Amnesty Sayangkan Respons Indonesia ke Vanuatu soal Papua di Sidang PBB
Dalam tanggapannya, Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia, menuding Vanuatu memiliki "obsesi berlebihan" soal bagaimana Pemerintah Indonesia harus bertindak dan memerintah negaranya.
"Anda tak mewakili orang Papua jadi berhentilah berfantasi menjadinya [orang Papua]," ujar Silvany.
Nick dari Kantor Pariwisata Vanuatu mengatakan pihaknya belum menghapus komentar bernada rasis dan bermuatan politis karena dikhawatirkan malah akan memperburuk situasi.
Tapi dari pantauan ABC Indonesia, mereka telah menonaktifkan kolom komentar di akun Instagram-nya.
"Kami adalah negara demokrasi … kami juga menerima orang Indonesia, bukan kebijakan kita untuk mengecualikan orang," ujar Nick.
Baca juga: Diingatkan Jangan Ikut Campur, Sudah Beberapa Kali Vanuatu Singgung Isu Papua di Sidang PBB
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.