Pembunuhan Khashoggi, 29 Negara Kecam Arab Saudi

RIYADH, KOMPAS.com - Puluhan negara mengecam Arab Saudi di hadapan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB pada Selasa (15/9/2020) atas pelanggaran serius dan menuntut pertanggungjawaban untuk kasus pembunuhan jurnalis Jamal Khashoggi.

Dalam teguran yang relatif jarang ditunjukkan pada kerajaan kaya minyak itu di hadapan badan hak asasi tertinggi PBB, duta besar Denmark Carsten Staur membacakan pernyataan atas nama 29 negara yang menuntut keadilan bagi Khashoggi.

Dalam pernyataan bersama ketiga kepada dewan yang menargetkan Riyadh sejak pembunuhan pada 2018, sebagian besar negara Eropa memperbarui seruan untuk "transparansi dan meminta pertanggungjawaban semua yang bertanggung jawab".

Jurnalis Saudi, yang menulis opini untuk The Washington Post, "dipancing" ke konsulat Saudi di Istanbul pada Oktober 2018 untuk menangani dokumen pernikahan.

Dalam beberapa menit, orang dalam kerajaan Saudi sekaligus kritikus itu dicekik dan tubuhnya dipotong-potong, demikian penuturan pejabat Turki dan AS.

Baca juga: Trump Sesumbar Selamatkan Putra Mahkota Saudi dari Kasus Pembunuhan Khashoggi

Pengadilan Saudi bulan ini menjatuhkan hukuman penjara yang lama kepada delapan terdakwa yang tidak disebutkan namanya dan membatalkan lima hukuman mati, dalam putusan yang dikecam keras oleh tunangan Khashoggi dan pakar hak asasi PBB Agnes Callamard, pelapor khusus tentang pembunuhan di luar hukum.

Callamard, yang seperti CIA sebelumnya mengaitkan Putra Mahkota Mohammed bin Salman dengan pembunuhan itu, mencela bahwa pejabat tinggi yang diduga memerintahkan kematian Khashoggi berkeliaran bebas.

Pernyataan bersama pada Selasa kemarin dipuji beberapa kelompok HAM. Tak hanya soal Khashoggi, mereka juga menyoroti pelanggaran lainnya di Arab Saudi.

"Kami sangat prihatin dengan laporan penyiksaan, penahanan sewenang-wenang, penghilangan paksa dan tahanan ditolak akses ke perawatan medis penting dan kontak dengan keluarga mereka," kata pernyataan itu.

Staur mengatakan negara-negara itu menyambut reformasi baru-baru ini di Saudi seperti pembatasan cambuk dan hukuman mati terhadap anak di bawah umur, tetapi menekankan bahwa jurnalis, aktivis dan lainnya masih menghadapi penganiayaan, penahanan dan intimidasi.

Baca juga: 5 Pembunuh Jamal Khashoggi Batal Dihukum Mati, Turki Kecewa Berat

Pernyataan itu juga menggemakan kecaman yang disuarakan oleh ketua hak asasi manusia Michelle Bachelet atas "penahanan sewenang-wenang" terhadap sejumlah aktivis hak asasi perempuan di negara itu.

Dia mengatakan pada pembukaan sesi dewan pada Senin kemarin bahwa para wanita yang ditahan hanya meminta untuk "diberdayakan untuk membuat pilihan mereka sendiri, setara dengan pria," bersikeras bahwa "mereka harus dibebaskan tanpa penundaan".

Perwakilan Arab Saudi membalas pada Selasa dengan menegaskan "penahanan wanita mana pun tidak ada hubungannya dengan hak mereka untuk menggunakan kebebasan berekspresi, tetapi karena pelanggaran terhadap hukum yang berlaku."

"Hak-hak mereka sepenuhnya dihormati sebagai tahanan," ungkap keterangan balasan itu, seraya menambahkan bahwa mereka dijamin untuk mendapatkan pengadilan yang adil.

Arab Saudi telah menahan dan mengadili puluhan aktivis perempuan yang telah lama berkampanye untuk hak mengemudi, yang akhirnya diberikan di kerajaan itu dua tahun lalu.