Demo, Pelajar Thailand Hadapi Militer "Pelahap Maut"

Kompas.com - 13/08/2020, 18:09 WIB
Para pengunjuk rasa pro-demokrasi melakukan salam tiga jari ketika mereka menghadiri demonstrasi untuk menuntut pemerintah mundur, membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan baru di bawah konstitusi yang direvisi, di kampus Rangsit Universitas Thammasat di luar Bangkok, Thailand Agustus 10, 2020. REUTERS/CHALINEE THIRASUPAPara pengunjuk rasa pro-demokrasi melakukan salam tiga jari ketika mereka menghadiri demonstrasi untuk menuntut pemerintah mundur, membubarkan parlemen dan mengadakan pemilihan baru di bawah konstitusi yang direvisi, di kampus Rangsit Universitas Thammasat di luar Bangkok, Thailand Agustus 10, 2020.

BANGKOK, KOMPAS.com - Benjamaporn Nivas (15) hampir tidak tampak seperti pembangkang. Padahal, dia berada di garis depan pemberontakan pemuda di Thailand, melawan pengaruh militer yang kuat di sekolah dan masyarakat.

Melansir Straits Times, sejak awal 2020, para pelajar di Thailand telah memprotes peraturan sekolah yang ketat seperti yang diberlakukan rezim militer masa lalu.

Seperti, mewajibkan rambut murid laki-laki dipotong cepak dan rambut anak perempuan dipotong pendek di bawah telinga.

Selama berpekan-pekan sejak awal tahun itu, pelajar di Thailand melakukan demonstrasi dengan mengenakan seragam sekolah atau bahkan memakai kostum budaya pop.

Mulai dari Japan pop sampai kostum Harry Potter, mereka menggelar aksi unjuk rasa di seluruh Thailand, mendesak angkatan bersenjata untuk tidak ikut campur politik dan menghormati hak asasi manusia.

Baca juga: Aksi Demo di Thailand Meluber ke Kota-kota Lain

Pada Senin (10/8/2020), banyak massa berkumpul mendukung protes anak muda tersebut.

Benjamaporn memberi komentar soal aturan rambut, "Negara mana yang punya aturan semacam ini kalau bukan negara diktator macam Korea Utara?"

Menurut Benjamaporn, pemerintah Thailand ingin anak-anak muda itu menjadi 'robot' yang patuh pada perintah.

Thailand mungkin tampil dengan citra negara yang santai, tempat berlibur yang menyenangkan dan cocok bagi pecinta sinar matahari, bagus bagi para peselancar serta bebas dalam urusan seksualitas dan hedonisme.

Tapi nyatanya, menurut para kritikus, Thailand memiliki aturan yang memuliakan hierarki yang tidak sesuai dengan kehidupan modern. Aturan itu menimpa utamanya pada yang lebih muda.

Awal mula hierarki itu bermula pada Perdana Menteri, Prayut Chan-o-cha, eks panglima militer yang mengatur kudeta militer pada tahun 2014, kudeta ke-12 yang berhasil sejak kudeta 1932 mengakhiri monarki absolut Thailand. 

Baca juga: Cucu Bos Red Bull Lolos Hukuman Usai Tabrak Lari, Thailand Adakan Penyelidikan Baru

Para jenderal merancang konstitusi terbaru negara itu untuk memastikan militer mempertahankan kekuasaan yang signifikan bahkan setelah pemilihan umum diadakan.

Pemerintah Prayut telah meningkatkan upaya untuk menanamkan kepatuhan di antara kaum muda.

Setiap pagi, para pelajar diwajibkan membawakan lagu yang mengagungkan 12 nilai-nilai Thailand, yang meliputi disiplin dan bakti.

Pada Hari Anak, mereka melakukan kunjungan lapangan ke perkemahan militer untuk melihat kendaraan tank dan jet tempur.

Namun, bukannya sepakat, anak muda Thailand justru turun ke jalan, menyerukan reformasi demokratis.

Di Monumen Demokrasi di Bangkok minggu lalu, anak-anak muda berkumpul dengan pakaian Harry Potter yang aneh dan tidak mengancam.

Baca juga: Salah Sebut Thailand sebagai Thighland, Trump Diejek di Internet

 

Beberapa mencengkeram sumpit atau tongkat (sihir), mereka mengayunkan 'tongkat sihir' mereka untuk menuntut militer berhenti mencampuri politik dan masyarakat.

"Thailand telah didominasi oleh kekuatan gelap para 'Pelahap Maut'," demikian bunyi pernyataan dari kelompok pelajar yang mengorganisir protes.

Istilah 'Pelahap Maut' merujuk pada karakter yang ada di serial buku dan film Harry Potter karya J.K. Rowling.

"Sekarang saatnya bagi para penyihir dan muggle menuntut demokrasi, keluar dan bergabung untuk melindungi hak, kebebasan dan persaudaraan dan merebut kembali kekuasaan ke tangan rakyat."

Para pengunjuk rasa mengangkat tangan memberi salam tiga jari untuk menentang seperti adegan di film Hunger Games, sebuah gerakan yang dilarang oleh junta yang mengatur kudeta terakhir.

"Mungkin generasi yang lebih tua tidak mengerti bahwa hak dan kebebasan mereka telah dirampas dari mereka, tapi kami mengerti," kata Benjamaporn. "Mereka tidak berhak menyentuh rambut di kepala kita."

Cengkeraman militer terhadap masyarakat telah berlangsung beberapa generasi di Thailand, aturan potong rambut yang dikeluarkan sekolah, misalnya, diberlakukan pada 1972, ketika negara itu dipimpin oleh seorang marshal lapangan yang didukung AS.

Baca juga: Komedian Kritis Thailand Diculik di Tengah Hari Bolong di Kamboja

"Dalam niat pemerintah militer, pelajar yang ideal, seperti warga negara, harus cenderung pasif," kata Dr Giuseppe Bolotta, asisten profesor penelitian antropologi di Universitas Durham di Inggris yang mempelajari Thailand.

Tujuannya, katanya, adalah agar kaum muda "menunjukkan kesetiaan dan ketaatan mutlak dan siap berkorban demi bangsa dan dewa-dewa pelindungnya: monarki, Buddha, dan tentara".

Bahkan saat ini, pelanggaran seperti mengenakan kaus kaki yang cenderung berwarna putih gading atau kulit telur daripada putih polos, dapat membuat siswa dicambuk, meskipun ada larangan hukuman fisik di sekolah. Dan wajib militer tetap menjadi fakta kehidupan laki-laki yang berusia muda.

"Nilai-nilai militer adalah untuk tidak mempertanyakan dan mengikuti perintah secara kolektif," kata Netiwit Chotiphatphaisal, presiden serikat mahasiswa ilmu politik di Universitas Chulalongkorn di Bangkok.

"Ini diberlakukan di sekolah-sekolah Thailand, di mana para guru mengatakan kami harus patuh. Karena sudah berlangsung lama, kami pikir ini normal, sehingga pemerintah juga harus dipatuhi."

Baca juga: Demonstrasi Pecah di Thailand, Tuntut Pemerintah Mundur

Pada Mei, setelah protes oleh Benjamaporn dan lainnya, kementerian pendidikan melonggarkan aturan tentang gaya potong rambut para pelajar.

Meskipun pengeritingan rambut dan rambut diwarnai masih dianggap tabu, masing-masing sekolah sekarang dapat memutuskan gaya potongan rambut mereka. Tetapi banyak sekolah, terutama di daerah pedesaan, tetap mempertahankan tradisi lama.

Di beberapa sekolah, pelajar masih dipaksa bersujud di hadapan guru pada saat upacara khusus.

Pertunjukan rasa hormat seperti itu adalah kebiasaan di hadapan raja Thailand. Ketika perdana menteri membentuk pemerintahan dan pantas bertemu dengan raja, misalnya, mereka merangkak di lantai dan mengintip takhta dari posisi tengkurap.


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar
Close Ads X