Kenali Sikap Politis Kamala Harris, Calon Wakil Presiden AS Berkulit Hitam

WASHINGTON DC, KOMPAS.com - Belum lama ini Joe Biden, calon presiden Amerika Serikat (AS), telah menunjuk Kamala Harris, wanita keturanan Afro-Amerika dan Asia-Amerika, sebagai calon wakil presidennya di putaran pemilihan presiden AS 2020.

Biden mengumumkan hal itu melalui akun Twitter-nya pada Selasa (11/8/2020).

Melansir New York Times pada Selasa (11/8/2020), Biden memilih Harris tampaknya penuh dengan alasan kuat. Sosok Harris sangatlah vokal terhadap rasialisme dan pelanggaran polisi, yang mana dalam beberapa bulan belakangan telah menjadi isu yang sensitif dan memicu konflik berkepanjangan.

Berikut beberapa sikap politis Kamala Harris dalam menanggapi beberapa isu:

Keadilan rasial dan kepolisian

Politisi 55 tahun ini merupakan calon wakil presiden (cawapres) pertama yang merupakan wanita berkulit hitam keturunan Jamaika-India.

Harris adalah mantan jaksa penuntut yang menangani beberapa kasus penembakan polisi terhadap warga sipil, ketika ia masih menjabat sebagai jaksa agung di California.

Namun, semasa jabatannya, dia menuai kritik dari aktivis sayap kiri yang menilai dirinya tidak cukup agresif dalam menindak departemen kepolisian.

Baca juga: Kamala Harris: Cawapres Pilihan Joe Biden yang Bangga Berdarah India

Harris mengatakan, dia mencoba untuk melakukan perubahan dari "dalam" pemerintahan.

“Ketika kami ingin mereformasi sistem, seharusnya tidak hanya dari luar dengan memohon atau mencoba mendobrak pintu,” katanya kepada The Times di awal kampanyenya.

Sebagai calon presiden dari Partai Demokrat, Harris merilis rencana yang menguraikan visinya untuk reformasi peradilan pidana dan cara "membela Amerika Hitam".

Harris menyerukan untuk mengakhiri penahanan massal, uang jaminan, dan hukuman mati.

Lalu, membuat sistem peninjau polisi nasional, membuat kehadiran bersejarah dengan memberikan pelajar perguruan tinggi kulit hitam bebas utang, serta kebijakan lainnya.

Dalam catatan hukum, Harris dikenal sebagai jaksa wilayah San Francisco, yang menentang hukuman mati, sekalipun dalam kasus besar.

Ia mengatakan, dasarnya adalah moral dan sebagai jaksa agung dia mengajukan banding atas keputusan hakim yang menyatakan hukuman mati karena, menurut dia, hukuman mati di California tidak konstitusional.

Baca juga: Kamala Harris, Cawapres Biden untuk Pilpres AS Dikenal sebagai Sosok Pendobrak

Dia memperkenalkan UU akuntabilitas polisi yang dikenal sebagai Justice in Policing Act awal musim panas ini.

Atas prinsip hukumnya, Harris sempat berdebat dengan Senator Rand Paul dari Republikan di Kentucky, setelah dia menutup RUU yang akan membuat hukuman gantung sebagai kejahatan federal.

Peduli kesehatan

Di panggung debat Harris sempat menyulut kontroversi terkait isu penghapusan asuransi kesehatan swasta, di mana ia mendukung adanya penghapusan.

Pendapatnya kontra dengan Biden yang ingin mengembangkan UU Perawatan Terjangkau, sehingga tidak mendukung ide penghapusan asuransi swasta.

Harris kemudian mengeluarkan rencana perawatan kesehatannya versinya, yang menempatkannya di suatu tempat pada spektrum ideologis antara Biden dan Sanders.

Rencananya berusaha menyediakan Medicare untuk semua orang Amerika, tetapi tetap memiliki peran penting bagi perusahaan asuransi kesehatan swasta dengan mengizinkan orang untuk memilih paket kesehatan swasta dalam bentuk Medicare Advantage.

Baca juga: Trump Sebut Cawapres Biden, Kamala Harris, Buruk dan Licik

Regulasi bisnis

Reputasi Harris di Wall Street dan Sillicon Valley juga menonjol sebagai sentris.

Setelah krisis keuangan 2008, dia menarik California keluar dari penyelesaian nasional dengan bank-bank besar.

Ia memanfaatkan kekuasaannya sebagai jaksa agung untuk mendapatkan lebih banyak uang dari pemberi pinjaman instrumen utang (hipotek) besar.

Dia kemudian mengumumkan bahwa pemilik rumah California akan menerima 12 miliar dollar AS (Rp 177,3 triliun) dalam bentuk keringanan hipotek berdasarkan penyelesaian.

Namun ia masih mendapatkan kritik dari sayap kiri, yang mengatakan dirinya tidak cukup banyak berbuat untuk menekan pemberi pinjaman nakal, atau untuk mengatur industri teknologi, jika mengingat hubungan dekatnya dengan Silicon Valley.

Satu poin penting selama karir Senatnya adalah dukungannya yang terlambat terhadap UU SESTA yang menetapkan penghentian pedagang seks aktif, yang membuat situs web bertanggung jawab dalam perdagangan seks.

“Berkali-kali, kami menemuinya untuk dia mendorong Silicon Valley,” kata Jamie Court, presiden Pengawas Konsumen, organisasi yang berbasis di California.

Baca juga: Joe Biden Pilih Senator Kamala Harris sebagai Cawapres Melawan Trump

Masalah kebijakan lainnya, pada 2016 ia mengeluarkan kebijakan tentang kendaraan otonom pada 2016, yang mana digunakan untuk mendesak Uber menghapuskan kendaraan tanpa pengemudi dari jalanan California.

Begitu dia berada di Washington DC, para aktivis keamanan konsumen mengkritiknya, karena gagal menentang UU yang bertentangan dengan peraturan California yang keras tentang kendaraan otonom.

Baru-baru ini, seperti yang dilakukan Biden, dia juga menyerukan kenaikan pajak perusahaan.

Edukasi, kontrol senjata, aborsi, dan isu lainnya

Wanita 55 tahun ini membidik kenaikan gaji guru dengan rata-rata 13.500 dollar AS (Rp 199,4 juta).

Harris juga berkomitmen untuk menggunakan kekuasaan eksekutifnya untuk menerapkan serangkaian tindakan pengendalian senjata, seperti wajib dilakukan pemeriksaan latar belakang kepemilikan dan regulasi yang lebih ketat terhadap produsen senjata.

Dia juga berjanji akan bekerja untuk menutup celah yang memungkinkan beberapa pelaku kekerasan domestik membeli senjata dalam kondisi tertentu.

Dia berpendapat bahwa negara bagian dan lokal, harus mendapatkan persetujuan federal sebelum UU aborsi yang baru dapat diberlakukan

Baca juga: Dukungan Barack Obama kepada Mantan Wapresnya, Joe Biden dalam Melawan Trump

Berdasarkan pengalaman, pembatasan hak aborsi tidak diatur dalam konstitusi.

Kemudian, dia mengusulkan untuk menutup kesenjangan upah antar-gender dengan meminta perusahaan yang lebih besar untuk menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan dibayar sama.

Mengenai iklim, Harris bekerja sama dengan Perwakilan Alexandria Ocasio-Cortez dari New York untuk mengusulkan UU yang akan membentuk Kantor Akuntabilitas Iklim dan Lingkungan, yang independen dan menilai UU serta aturan lingkungannya dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebelum memulai kampanyenya, wanita keturanan Afro-Amerika dan Asia-Amerika ini juga memperkenalkan UU untuk memberikan kredit pajak hingga 6.000 dollar AS (Rp 88,630 juta) untuk keluarga kelas menengah dan kelas pekerja.